Tabanan, dewatanews.com – Pemerintah Provinsi Bali menegaskan komitmennya menjaga stabilitas pangan dengan melindungi lahan pertanian produktif. Salah satu langkah yang didorong adalah pemberian insentif bagi petani agar lahan tetap terjaga dari alih fungsi.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, saat menghadiri Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) Wilayah Bali-Nusra 2026 di DTW Subak Jatiluwih, Tabanan, Senin (27/7).
Menurutnya, menjaga keberlangsungan lahan pertanian bukan perkara mudah, sehingga diperlukan intervensi nyata dari pemerintah, termasuk melalui insentif kepada masyarakat.
“Untuk menjaga ini tidak mudah. Namun, ada insentif yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Tabanan untuk lahan persawahan di Subak Jatiluwih, yaitu pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB),” ujarnya.
Ia menambahkan, kebijakan serupa juga telah diterapkan di Kabupaten Badung dan Gianyar melalui pembebasan PBB bagi lahan pertanian. Bahkan, Pemkab Badung memberikan tambahan dukungan berupa beasiswa atau pendidikan gratis bagi anak-anak petani.
“Ke depan, Bapak Gubernur juga sedang memikirkan insentif-insentif lainnya untuk memperkuat perlindungan lahan pertanian,” imbuhnya.
Dewa Made Indra menegaskan, pelestarian lahan pertanian merupakan bagian penting dalam menjaga produktivitas sekaligus stabilitas pangan Bali. Keberadaan sistem subak sebagai warisan budaya juga menjadi fondasi kuat dalam menjaga keberlanjutan sektor pertanian.
Sementara itu, Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan komitmennya melalui pendataan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Langkah ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Produktif dan Larangan Alih Kepemilikan Lahan secara Nominee.
Pembukaan GPIPS 2026 turut dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, Asisten Gubernur Bank Indonesia Rudy B. Hutabarat, serta Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Ferry Irawan, bersama jajaran pemerintah daerah dari Bali, NTB, dan NTT.
Dalam kesempatan tersebut, Bima Arya menekankan pentingnya penguatan sinergi distribusi dan pasokan pangan antarwilayah sebagai upaya menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi.
“Bank Indonesia bersama kepala daerah dari Bali, NTB, dan NTT terus memperkuat kolaborasi. Kami memastikan produksi dan distribusi aman serta terkendali,” tegasnya.
Ia menambahkan, kerja sama antardaerah menjadi kunci penting pengendalian inflasi, mengingat Bali, NTB, dan NTT memiliki potensi besar di sektor pariwisata, pangan, serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
No comments:
Post a Comment
Redaksi DEWATA NEWS menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan di DEWATA NEWS . Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Pembaca berhak melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. Redaksi DEWATA NEWS akan menilai laporan dan berhak memberi peringatan dan menutup akses terhadap pemberi komentar.
Terimakasih
www.dewatanews.com