Klungkung, dewatanews.com — Pemerintah Kabupaten Klungkung mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan mengusulkan pemisahan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) menjadi dua instansi terpisah. Langkah strategis ini difokuskan untuk memaksimalkan potensi pajak dan retribusi, terutama dari sektor pariwisata di Kepulauan Nusa Penida yang terus berkembang pesat.
Usulan tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Klungkung I Made Satria saat audiensi dengan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) Kementerian Dalam Negeri di Jakarta, Senin (27/7).
Bupati Satria menegaskan, karakter geografis Klungkung yang didominasi wilayah kepulauan—sekitar 70 persen berada di Nusa Penida—menuntut penanganan yang lebih fokus, khususnya dalam pengelolaan pendapatan daerah. Lonjakan kunjungan wisatawan telah mendorong pertumbuhan signifikan sektor akomodasi, objek wisata, UMKM, hingga jumlah wajib pajak.
“Pertumbuhan ini perlu diimbangi dengan kelembagaan yang lebih fokus. Saat ini beban BPKPD terlalu besar karena menggabungkan fungsi keuangan dan pendapatan,” ujarnya.
Dengan pemisahan tersebut, Pemkab Klungkung menargetkan peningkatan PAD secara signifikan hingga mencapai Rp1 triliun, sekaligus memperkuat kemandirian fiskal daerah.
Menanggapi hal itu, Ditjen Otda Kemendagri menyatakan dukungannya dan siap memfasilitasi proses penataan organisasi perangkat daerah sesuai regulasi yang berlaku.
No comments:
Post a Comment
Redaksi DEWATA NEWS menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan di DEWATA NEWS . Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Pembaca berhak melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. Redaksi DEWATA NEWS akan menilai laporan dan berhak memberi peringatan dan menutup akses terhadap pemberi komentar.
Terimakasih
www.dewatanews.com