Gubernur Koster Pimpin Penetapan LP2B, Bali Lampaui Target Nasional 87 Persen

Denpasar, dewatanews.com – Gubernur Bali Wayan Koster memimpin langsung rapat koordinasi penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) bersama bupati/wali kota se-Bali di Gedung Kertha Sabha, Jayasabha, Denpasar, Rabu (22/7). Dalam rapat tersebut, Bali berhasil mencapai luasan LP2B sebesar 56.098,76 hektare atau 87,01 persen dari total Luas Lahan Baku Sawah (LBS) 2024, melampaui target minimal nasional sebesar 87 persen.

Capaian ini menegaskan komitmen kuat Pemerintah Provinsi Bali bersama pemerintah kabupaten/kota dalam menjaga keberlanjutan lahan pertanian sekaligus menekan alih fungsi lahan produktif. Gubernur Koster menekankan bahwa perlindungan LP2B menjadi kunci dalam menjaga ketahanan pangan daerah dan keberlanjutan sektor pertanian Bali.

Rapat juga menyepakati tindak lanjut percepatan penetapan LP2B sesuai arahan pemerintah pusat melalui Surat Edaran Bersama Menteri ATR/BPN dan Menteri Dalam Negeri tertanggal 19 Juni 2026.

Dari hasil kesepakatan, Kabupaten Tabanan mencatat luasan LP2B terbesar mencapai 16.936,23 hektare, diikuti Gianyar 7.651,93 hektare, Buleleng 7.233,54 hektare, Badung 6.922,41 hektare, Jembrana 6.203,28 hektare, Karangasem 5.479,23 hektare, Klungkung 2.942,34 hektare, Bangli 1.764,54 hektare, dan Kota Denpasar 965,26 hektare.

Selain penetapan LP2B, rapat juga membahas perkembangan digitalisasi bantuan sosial melalui Portal Perlindungan Sosial (Perlinsos) Provinsi Bali. Hingga 22 Juli 2026, tercatat 363.247 kepala keluarga atau 28,11 persen dari total sasaran telah mendaftar, dengan 341.544 di antaranya telah terverifikasi administrasi kependudukan.

Untuk program bantuan, sebanyak 355.500 pendaftar tercatat dalam Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dengan 37,60 persen berpotensi layak menerima bantuan. Sementara itu, Program Keluarga Harapan (PKH) mencatat 344.206 pendaftar, dengan 14,64 persen dinyatakan berpotensi layak.

Kabupaten Bangli dan Jembrana menjadi daerah dengan capaian pendaftaran tertinggi, sementara daerah lain didorong untuk mempercepat pendataan guna mencapai target digitalisasi perlindungan sosial.

Dalam rapat yang sama, Gubernur Koster juga menyoroti progres Sensus Ekonomi 2026 yang telah mencapai 60,89 persen atau 1.039.662 responden. Meski masih sedikit di bawah rata-rata nasional 61,19 persen, Bali diharapkan mampu mengejar ketertinggalan melalui dukungan aktif seluruh pemerintah daerah.

Gubernur Koster menegaskan, Sensus Ekonomi 2026 menjadi fondasi penting dalam memetakan aktivitas usaha secara akurat sebagai dasar perumusan kebijakan transformasi Ekonomi Kerthi Bali. Ia pun meminta seluruh jajaran pemerintah daerah mempercepat pendataan agar target nasional dapat tercapai tepat waktu.