Denpasar, dewatanews.com – Di tengah capaian ekonomi yang terus tumbuh dan angka kemiskinan terendah secara nasional, Bali masih menghadapi sederet tantangan serius mulai dari alih fungsi lahan, krisis sampah, kemacetan, hingga maraknya pelanggaran oleh warga negara asing. Kondisi tersebut disampaikan Gubernur Bali Wayan Koster saat menerima kunjungan kerja Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI di Gedung Kertha Sabha, Denpasar, Jumat (19/6) pagi.
Kunjungan yang dipimpin Wakil Ketua BKSAP DPR RI Bramantyo Suwondo itu menjadi momentum bagi Pemerintah Provinsi Bali untuk memaparkan capaian pembangunan sekaligus arah kebijakan strategis dalam menjaga keberlanjutan Pulau Dewata sebagai destinasi wisata kelas dunia berbasis budaya.
Dalam pemaparannya, Koster menegaskan Bali memiliki posisi yang sangat strategis, tidak hanya sebagai motor penggerak pariwisata nasional, tetapi juga sebagai wajah Indonesia di mata dunia. Sepanjang tahun 2025, Bali mencatat kunjungan 9.284.643 wisatawan domestik dan 7.050.314 wisatawan mancanegara, sehingga total kunjungan mencapai sekitar 15,39 juta wisatawan atau meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.
Pertumbuhan ekonomi Bali pada tahun 2025 juga menunjukkan tren positif dengan mencapai 5,82 persen, naik dari 5,48 persen pada tahun 2024.
Dari sisi kesejahteraan masyarakat, Bali mencatat tingkat kemiskinan sebesar 3,42 persen berdasarkan data BPS September 2025, turun dari 3,72 persen pada Maret 2025. Angka tersebut menjadi yang terendah di Indonesia dan jauh di bawah rata-rata nasional yang mencapai 8,25 persen. Sementara angka kemiskinan ekstrem di Bali tercatat hanya 0,31 persen.
Indikator sosial lainnya juga mengalami perbaikan. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Bali pada Agustus 2025 berada di angka 1,49 persen, turun dibandingkan 1,79 persen pada periode yang sama tahun sebelumnya. Indeks Gini Bali tercatat sebesar 0,333 atau membaik dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 0,348, sehingga masih berada dalam kategori ketimpangan rendah.
Adapun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bali pada tahun 2025 mencapai 79,37, lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional yang berada di angka 75,90.
Meski demikian, Koster mengingatkan bahwa Bali menghadapi tantangan pembangunan yang semakin kompleks. Di antaranya meningkatnya alih fungsi lahan pertanian, persoalan sampah, kerusakan lingkungan, ancaman ketersediaan air bersih, hingga kemacetan yang semakin tinggi akibat pertumbuhan aktivitas pariwisata.
Selain itu, keterbatasan infrastruktur dan transportasi publik, berkurangnya peluang usaha masyarakat lokal, praktik pembelian aset menggunakan nama warga lokal, maraknya kasus narkoba dan prostitusi, persoalan keamanan, hingga munculnya komunitas warga asing yang eksklusif turut menjadi perhatian pemerintah.
Di bidang budaya, Koster juga menyoroti meningkatnya kasus penodaan tempat-tempat suci serta ancaman terhadap keaslian dan pakem budaya Bali.
Untuk menjawab berbagai tantangan tersebut, Pemerintah Provinsi Bali terus menjalankan kebijakan penataan pariwisata berbasis budaya yang bermartabat, berkualitas, dan berkelanjutan. Saat ini, Pemprov Bali juga tengah merancang regulasi tata kelola pariwisata dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) sebagai landasan untuk memperkuat pengawasan sekaligus menjaga keberlanjutan sektor pariwisata.
“Kunjungan kerja BKSAP DPR RI hari ini merupakan momentum strategis bagi Pemerintah Provinsi Bali untuk menyampaikan kondisi riil, tantangan, sekaligus arah masa depan pembangunan Bali. Melalui fungsi diplomasi parlemen dan kerja sama global yang dimiliki BKSAP DPR RI, saya berharap isu-isu strategis Bali dapat disuarakan di tingkat nasional maupun internasional,” ujar Koster.
Ia menambahkan, dukungan legislasi dan anggaran dari pemerintah pusat bersama DPR RI menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan pembangunan dan masa depan Bali.
Sementara itu, Wakil Ketua BKSAP DPR RI Bramantyo Suwondo menjelaskan bahwa BKSAP memiliki peran penting dalam diplomasi antarparlemen melalui kerja sama internasional, regional, maupun bilateral dengan berbagai negara.
“Diplomasi harus berdampak dan dilakukan secara multitrack. Tidak hanya oleh pemerintah pusat dan DPR RI, tetapi juga dapat melibatkan berbagai institusi. BKSAP dan Pemerintah Provinsi Bali memiliki peran yang sama dalam merawat dan memperjuangkan kepentingan Indonesia,” kata Bramantyo.
Anggota BKSAP DPR RI Aboe Bakar Al Habsyi menegaskan Bali perlu terus mengarahkan pembangunan pariwisatanya pada konsep pariwisata berkualitas dan berkelanjutan dengan mengutamakan wisatawan berkualitas dibanding sekadar mengejar jumlah kunjungan.
Menurutnya, strategi tersebut dapat meningkatkan lama tinggal wisatawan (length of stay), memperbesar nilai ekonomi yang diterima masyarakat, sekaligus menjaga citra Bali sebagai destinasi wisata kelas dunia yang berbasis budaya.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut Wakil Ketua BKSAP DPR RI Irine Yusiana Roba Putri, anggota BKSAP DPR RI Musa Rajekshah dan Arzeti Bilbina, perwakilan organisasi pariwisata di Bali, serta sejumlah kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.
No comments:
Post a Comment
Redaksi DEWATA NEWS menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan di DEWATA NEWS . Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Pembaca berhak melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. Redaksi DEWATA NEWS akan menilai laporan dan berhak memberi peringatan dan menutup akses terhadap pemberi komentar.
Terimakasih
www.dewatanews.com