Demi Keselamatan Kerja, FAJI Bali Ajukan 100 Pemandu Arung Jeram Bali Ikuti Sertifikasi Kompetensi Kemenpar

Gianyar, dewatanews.com — Sebanyak 50 pemandu arung jeram (rafting guide) mengikuti kegiatan Sertifikasi Kompetensi Kerja Bidang Kepariwisataan Tahun Anggaran 2026 yang digelar Kementerian Pariwisata Republik Indonesia bekerja sama dengan LSP Pramindo di Mason Adventure Rafting, Sabtu hingga Minggu tanggal 16-17 Mei 2026.

Kegiatan sertifikasi ini menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia pariwisata, khususnya pemandu wisata berisiko tinggi seperti arung jeram di Sungai Ayung, Ubud, Bali. Para peserta berasal dari berbagai operator rafting yang beroperasi di kawasan tersebut.

Wakil Direktur LSP Pramindo sekaligus Lead Asesor, Erwan Maulana menjelaskan, sertifikasi kompetensi penting dimiliki seluruh pemandu wisata sebagai bentuk pengakuan profesional terhadap kemampuan kerja mereka.

Menurutnya, banyak pemandu rafting yang telah bekerja bertahun-tahun, namun belum memiliki legalitas kompetensi resmi melalui sertifikasi profesi.

“Pemandu wisata wajib memiliki sertifikasi. Selama dua hari peserta mengikuti proses uji kompetensi melalui metode langsung dan tidak langsung. Ada wawancara, observasi lapangan hingga demonstrasi praktik,” ujarnya.

Dalam proses asesmen, peserta diuji mengenai berbagai materi penting, mulai dari standar pelayanan wisata, mitigasi risiko, penanganan keadaan darurat, hingga keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

Selain itu, peserta juga menjalani simulasi penyelamatan di sungai seperti teknik lempar tali penyelamatan, penanganan perahu terbalik, hingga evakuasi wisatawan saat terjadi kondisi darurat di lintasan rafting.

“Asesor akan mengobservasi apa yang dilakukan peserta dan membandingkan dengan bukti sesuai standar kompetensi. Dari situ kemudian direkomendasikan apakah peserta dinyatakan kompeten atau belum kompeten,” tambah Erwan.

Wakil Ketua Umum FAJI Bali, I Ketut Weji menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan sertifikasi tersebut, mulai dari Kementerian Pariwisata, asesor, hingga pelaku industri wisata arung jeram di Bali.

Ia mengungkapkan, di kawasan Sungai Ayung saat ini terdapat sekitar 22 operator rafting dengan jumlah pemandu mencapai kurang lebih 600 orang. Namun, sebagian besar di antaranya disebut belum memiliki sertifikasi kompetensi resmi.

“Sertifikasi ini sangat penting bagi pemandu rafting. Walaupun mereka sudah bekerja sesuai standar operasional, tetap perlu legalitas profesi melalui sertifikasi,” katanya.

Awalnya, FAJI Bali mengusulkan kuota sebanyak 100 peserta kepada pemerintah pusat. Namun pada pelaksanaan tahun ini baru dapat difasilitasi untuk 50 orang peserta.

Ke depan, pihaknya berharap program sertifikasi dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan mengingat olahraga arung jeram termasuk kategori wisata berisiko tinggi yang membutuhkan standar keselamatan ketat.

Ia juga menyoroti pentingnya menjaga persaingan usaha yang sehat di antara operator rafting di Sungai Ayung demi menjaga citra pariwisata Bali, khususnya Ubud sebagai destinasi wisata aman dan nyaman.

“Lintasan rafting di Sungai Ayung panjangnya sekitar 17 kilometer dengan waktu tempuh sekitar 2,5 jam. Keselamatan wisatawan harus menjadi prioritas bersama,” tegasnya.

Selain peningkatan kompetensi SDM, pemerintah disebut telah melakukan berbagai mitigasi di jalur sungai, termasuk penebangan pohon rawan tumbang dan pembersihan area sungai untuk mengurangi risiko kecelakaan maupun bencana alam seperti longsor.

Sementara itu, Staf Ahli Bidang Manajemen Krisis Kementerian Pariwisata RI, Fadjar Hutomo menegaskan, kegiatan sertifikasi bukan hanya penting bagi individu pemandu, tetapi juga bagi keberlangsungan industri wisata minat khusus di Bali.

Menurutnya, wisata arung jeram merupakan sektor wisata yang memadukan keindahan alam, adrenalin, dan pengalaman wisata unik. Namun di sisi lain, aktivitas tersebut memiliki risiko tinggi yang harus diantisipasi secara serius.

“Keselamatan adalah prioritas utama. Aktivitas rafting di Sungai Ayung memiliki risiko tinggi dan jika terjadi kecelakaan bisa berdampak pada citra pariwisata Bali,” ujarnya.

Ia menambahkan, para pemandu tidak hanya dituntut memiliki keterampilan teknis, tetapi juga kemampuan memahami kondisi alam seperti cuaca, debit sungai, hingga potensi bencana alam.

“Kadang wisatawan juga ada yang tidak disiplin terhadap instruksi keselamatan. Karena itu pemandu harus benar-benar kompeten dalam mengendalikan situasi di lapangan,” katanya.

Fadjar menegaskan, sertifikasi profesi bukan sekadar formalitas administratif, melainkan bentuk komitmen membangun pariwisata berkualitas yang bertumpu pada kepercayaan wisatawan terhadap aspek keamanan dan pelayanan.

Saat ini, sertifikasi kompetensi pariwisata juga mulai diterapkan secara luas di berbagai sektor wisata beresiko tinggi di Indonesia, mulai dari pemandu wisata arung jeram, wisata gunung, wisata selam, wisata gua, wisata mancing, ekowisata, balawista, hingga pemandu snorkeling.

Di Bali sendiri, program sertifikasi profesi disebut semakin berkembang sejak masa pandemi Covid-19 dan kini kembali menggeliat seiring pulihnya sektor pariwisata.

Sertifikasi tersebut mengacu pada unit kompetensi dalam Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bidang terkait dan diterbitkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) yang diakui secara nasional.