Denpasar, dewatanews.com - Gubernur Bali Wayan Koster memimpin High Level Meeting (HLM) bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Provinsi Bali yang diselenggarakan di Ruang Rapat gedung Gajah, Jayasabha, Denpasar pada Selasa (6/9) pagi.
Dalam rapat yang dihadiri Bupati/Walikota se-Provinsi Bali tersebut, antara lain membahas upaya percepatan pengendalian inflasi di Bali selama 4 bulan kedepan, peningkatan kerjasama antar daerah (KAD) Kabupaten/kota se-Bali untuk menjaga kestabilan harga kebutuhan pangan, melakukan operasi pasar serta subsidi distribusi kebutuhan pangan utama serta penguatan neraca pangan di Bali.
Nampak dalam rapat, Bupati Buleleng (PJ) I Ketut Lihadnyana, Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arta, Walikota Denpasar IGN Jaya Negara, Bupati Gianyar I Made Mahayastra, Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta, Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya dan Bupati Karangasem I Gede Dana.
Gubernur Koster dalam pembukaan rapat menyebut, dalam rangka pengendalian inflasi, semuanya harus berpikir satu Pulau Bali Secara keseluruhan yakni pada 8 Kabupaten Dan 1 Kota untuk mencari jalan keluar dari situasi inflasi yang terjadi, dimana angkanya berada diatas rata-rata nasional.
“Mengapa? karena kita ini kecil, wilayahnya tidak besar dan kita sangat baik jika kita tangani bersama,” kata Gubernur yang juga menjabat kepala TPID Provinsi Bali.
Gubernur menjelaskan pula bahwa kenaikan harga tiket pesawat cukup berpengaruh pada kondisi inflasi di Bali, selain pula dipengaruhi faktor-faktor dan dinamika kenaikan harga pangan dan supali bahan pangan.
“Saya sudah komunikasikan dengan bapak menteri Perhubungan, agar meningkatkan lagi jumlah penerbangan. Namun mungkin belum tercatat angkanya dan pengaruhnya untuk inflasi di Bali,” tandasnya.
Gubernur asal Sembiran, kabupaten Buleleng ini juga mengatakan dengan pola penanganan yang serupa dengan penanganan covid-19, gotong royong dan saling kolaborasi antara kabupaten serta provinsi, dirinya yakin masalah inflasi akan segera dapat dituntaskan di Bali.
"Kita rumuskan suatu formula sebagai protokol percepatan pengendalian inflasi.
Sebagai bahan untuk wawasan kita ,menyelesaikan masalah bersama. gotong royong untuk selesaikan masalah dan pikirkan Bali secara keseluruhan," tandasnya.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan tingkat inflasi di 27 provinsi tercatat berada di atas inflasi nasional yaitu 4,69 persen (year-on-year/yoy) pada Agustus 2022.
Dia menyampaikan, secara spasial, terdapat 66 kabupaten/kota yang memiliki tingkat inflasi di atas nasional pada Agustus 2022, atau turun dari bulan sebelumnya yang tercatat di 69 kabupaten/kota.
Berdasarkan data dari Kemenko Perekonomian, sebanyak 10 provinsi tercatat mengalami inflasi di atas 6 persen. Provinsi dengan inflasi tertinggi yaitu Jambi yang tercatat 7,70 persen, diikuti Sumatera Barat 7,10 persen, Kalimantan Tengah 6,94 persen, Maluku 6,66 persen dan Papua 6,50 persen.
Kemudian provinsi Bali tercatat 6,39 persen, Kepulauan Bangka Belitung 6,37 persen, Aceh 6,33 persen, Sulawesi Tengah 6,16 persen, dan Kepulauan Riau di 6 persen.
Dalam kesempatan Rapat Koordinasi tersebut, Gubernur Bali didampingi pula Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra serta Kepala Perwakilan BI Bali, Trisno Nugroho. Hadir pula kepala OPD terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.
No comments:
Post a Comment
Redaksi DEWATA NEWS menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan di DEWATA NEWS . Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Pembaca berhak melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. Redaksi DEWATA NEWS akan menilai laporan dan berhak memberi peringatan dan menutup akses terhadap pemberi komentar.
Terimakasih
www.dewatanews.com