Gubernur Koster Terus Genjot Pembangunan Infrastruktur Monumental di Bali

 

Denpasar, dewatanews.com - Tiga tahun kepemimpinan Gubernur Bali Wayan Koster dan Wakil Gubernur Bali, sejak awal memimpin Bali pasca dilantik Presiden Joko Widodo pada 5 September 2018, terus menggenjot pembangunan infrastruktur dan sarana-prasarana strategis serta monumental di Pulau Dewata.

Proyek monumental yang digagas Gubernur asal Desa Sembiran, Tejakula, Buleleng tersebut diantaranya Pelindungan Kawasan Suci Pura Agung Besakih, Kawasan Pusat Kebudayaan Bali di Klungkung, jalan shortcut Singaraja-Mengwitani, Pelabuhan Segitiga Sanur di Denpasar, Sampalan di Nusa Penida, dan Bias Munjul di Nusa Ceningan, Klungkung, pengembangan Pelabuhan Benoa menjadi Bali Maritime Tourism Hub, di Denpasar, pengembangan Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Pasar Sukawati Blok A, B, dan C, Gianyar; sungai buatan (normaliasi) Tukad Unda di Kawasan Pusat Kebudayaan Bali; dan pembangunan bendungan untuk penyediaan air bersih.
 
"Total anggaran yang diperlukan untuk membangun seluruh infrastruktur dan sarana-prasana strategis serta monumental tersebut tidak sedikit, mencapai Rp. 12,167 Triliun yang bersumber dari APBN Kementerian PUPR sebesar Rp. 3,357 Triliun, APBN Kementerian Perhubungansebesar Rp. 0,560 Triliun, APBD Semesta Berencana Provinsi Bali sebesar Rp. 2,150 Triliun dan Badan Usaha PT. Pelindo III sebesar Rp. 6,1 Triliun. Anggaran pembangunan tersebut dialokasikan mulai tahun 2019 sampai tahun 2023," jelas Gubernur Koster pada acara Pidato Tiga Tahun Kepemimpinannya, Minggu (5/9) di Jaya Sabha, Denpasar.

Lebih lanjut disampaikan Gubernur Koster, di antara pembangunan tersebut, dua program sangat strategis dan monumental sebagai penanda baru Sejarah Bali yang menjadi tonggak penting memasuki Bali Era Baru sesuai visi pembangunan Pemerintah Provinsi Bali "Nangun Sat Kerthi Loka Bali" yaitu Pembangunan Pelindungan Kawasan Suci Pura Agung Besakih yang berada di hulu dan Pembangunan Kawasan Pusat Kebudayaan Bali yang berada di hilir, di mana hulu dan hilir dihubungkan aliran air Tukad Unda, dengan posisi Nyegara-Gunung.

Pembangunan Pelindungan Kawasan Suci Pura Agung Besakih telah dimulai ditandai dengan peletakan batu pertama pada Rabu 18 Agustus 2021 oleh Presiden ke-5 RI, Prof. Dr. (HC) Megawati Soekarnoputri, bersama Menteri PUPR RI, Dr. Ir. Basuki Hadimuljono.

"Total anggaran yang diperlukan dalam Pembangunan Pelindungan Kawasan Suci Pura Agung Besakihtersebut sebesar Rp. 900 Milyar yang bersumber dari APBN Kementerian PUPR sebesar Rp. 500 Milyar dan APBD Semesta Berancana Provinsi Bali sebesar Rp. 400 Milyar dan direncanakan selesai pada tahun 2022," ungkap Gubernur Koster.

Sementara pembangunan Kawasan Pusat Kebudayaan Bali terdiri dari tiga zona, yaitu zona inti, zona penunjang, dan zona penyangga yang ditata dengan menerapkan nilai-nilai kearifan lokal Sad Kerthi. Kawasan Pusat Kebudayaan Bali dibangundi atas lahan seluas 334 Hektare di Klungkung. Pembangunan telah dimulaipada tahun 2020, dengan tahapan pembebasan lahan, membangun sungai buatan (normalisasi) Tukad Unda, dilanjutkan pematangan lahan, dan penuntasan perencanaan, serta desain semua unit bangunan pada akhir tahun 2021. 

"Adapun total anggaran yang diperlukan dalam pembangunan proyek tersebut sebesar Rp. 2,5 Triliun bersumber dari APBN Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan dan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali. Pembangunan fisik zona inti Pusat Kebudayaan Bali akan dimulai pada tahun 2022, direncanakan selesai tahun 2023," terangnya.
 
Pembangunan Pelindungan Kawasan Suci Pura Agung Besakihdan Kawasan Pusat Kebudayaan Bali yang sangat monumental tersebut, sepenuhnya didedikasikan untuk kebangkitan kembali serta kesinambungan kejayaan peradaban Bali sebagai Padma Bhuwana, dari Era Kerajaan Bali Kuno dengan Raja Udayana abad ke-11, dan Era Kerajaan Gelgel dengan Raja Dalem Waturenggong abad ke-15.

"Kita sangat bersyukur dalam kondisi Pandemi Covid-19, di tengah menurunnya pendapatan negara, pembangunan dengan anggaran sangat besar tetap dapat terlaksana sesuai rencana," jelas Gubernur Koster.

Pada Rabu (8/9) pagi, Gubernur Koster melakukan peninjauan perkembangan Pembangunan Pelabuhan Sanur didampingi oleh Walikota Denpasar, IGN Jaya Negara, Ketua DPRD Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Gede dan didampingi oleh Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali, I Gede Wayan Samsi Gunarta, Pimpinan Proyek Hutama Bangun Virama KSO, Heru Wijanarko, Perbekel Sanur Kaja dan Bendesa Adat Sanur.
 
Kunjungan Gubernur Koster ke lokasi pembangunan Pelabuhan Sanur untuk memastikan agar pembangunan proyek tersebut betul-betul terlaksana sesuai rencana.

Disampaikan Koster, pembangunan pelabuhan Sanur merupakan salah satu dari tiga pelabuhan yang dirancang, yaitu Pelabuhan Segitiga Sanur di Denpasar, Pelabuhan Sampalan di Nusa Penida dan Pelabuhan Bias Munjul di Nusa Ceningan yang dibangun sekaligus secara bersamaan dengan anggaran penuh dari APBN Kementrian Perhubungan RI.  
 
Total anggaran Pembangunan Pelabuhan Segitiga Sanur di Denpasar; Pelabuhan Sampalan di Nusa Penida; dan Pelabuhan Bias Munjul di Nusa Ceningan mencapai Rp. 560 Milyar. Secara rinci, anggaran Pelabuhan Sampalan di Nusa Penida senilai Rp. 87 Milyar, Pelabuhan Bias Munjul di Nusa Ceningan sejumlah Rp. 97 Milyar dan Pelabuhan Sanur di Denpasar anggarannya paling besar, yakni mencapai Rp. 376 Milyar.

"Pembangunan pelabuhan ini akan menjadi ikon baru di Kota Denpasar yang belum pernah terpikirkan sebelumnya, termasuk sebagai bangunan yang monumental penanda Bali Era Baru," imbuhnya.

Untuk itu, Gubernur Koster berharap masyarakat Bali turut mendukung program-program yang telah dicanangkan Pemerintah Provinsi Bali melalui visi pembangunan "Nangun Sat Kerthi Loka Bali".