Terpuruk Akibat Pandemi, Peran Komisi X DPR RI Diperlukan Dalam Majukan Pariwisata Bali

 

Denpasar, dewatanews.com - Selama ini sangat dirasakan sekali kalau Bali masih menggantungkan pendapatan dari sektor pariwisata. Ketika pandemi melanda dampaknya sangat terasa terutama tekanan ekonomi bagi pengusaha pariwisata, pekerja maupun masyarakat pelaku pariwisata itu sendiri.

Bank Indonesia (BI) mencatat ekonomi Bali pada kuartal ini mengalami kontraksi sebesar -9,30 persen. Ini adalah kondisi yang sangat berat bagi industri pariwisata dan masyarakat.

Chairman of Bali Tourism Board (BTB) yang juga Ketua GIPI Bali Ida Bagus Agung Partha Adnyana mengakui dalam menyikapi kondisi tersebut pemerintah telah beberapa kali berencana membuka pariwisata Bali, meski akhirnya selalu tertunda dengan alasan waktunya belum tepat.

Kemudian, pemerintah dan industri membuat dua hal yakni tetap bisa memberikan bantuan keuangan. Namun hal ini perlu direvisi lagi, bahkan Gubernur Bali sendiri telah mengirimkan peraturan OJK yang terbar

"Kemudian dari industri dan masyarakat juga menginginkan agar pariwisata Bali segera dibuka pelan-pelan dengan penerapan protokol kesehatan (prokes)," ujarnya, Jumat (14/5).

Di balik itu semua, menurut Gus Agung ada satu hal yang kurang. Hampir 80 persen masyarakat Bali masih sangat menggantungkan hidupnya dari sektor pariwisata. Namun pada pemerintahan kali ini belum ada wakil rakyat dari Bali yang duduk di Komisi X DPR RI yang khusus hanya untuk membidangi pariwisata.

"Akhirnya, kami di industri sangat susah sekali berkomunikasi, untuk membicarakan kepentingan kita. Pasalnya, kalau pemerintah daerah sudah banyak hal yang harus dipikirkan atau ditangani. Ini adalah tantangan bagi Bali," tegasnya.

Gus Agung berharap agar para wakil rakyat dari Bali memikirkan hal ini ke depan. Apalagi pandemi ini belum diketahui sampai kapan. Dengan adanya wakil di Komisi X maka secara goodwill dan political will akan jelas ada yang mewakili aspirasi industri dan masyarakat.

"Kalau Menteri memang sudah berbuat, tapi banyak daerah yang harus dipikirkan, bukan hanya Bali saja. Maka kami butuh goodwill dan political will dari wakil kita, ke depan harus ada wakil Bali di Komisi X," pungkas. (DN - Bdi)