Prof Windia Harap Pemerintah Tak Lupakan Sektor Pertanian

 

Denpasar, dewatanews.com - Sektor pertanian khususnya di masa pandemi ini nyaris tidak mendapatkan sentuhan yang berarti. Kondisi ini membuat pencinta di sektor pertanian makin gerah. Berbeda dengan sektor pariwisata dan sektor industri. Sektor pariwisata mendapatkan dana bantuan Pengembangan Ekonomi Nasional (PEN). Sementara sektor industri, khususnya industri mobil, mendapatkan fasilitas bebas pajak barang mewah bagi pembeli mobil dengan CC 1500. 

 

Tujuannya adalah untuk merangsang penduduk membeli mobil dan pabrik mobil ada pekerjaan. Tetapi sektor pertanian dibiarkan autopilot. Bahkan, dengan tanpa bantuan sekalipun sektor ini tumbuh 2,5 persen. Pertumbuhan itu terjadi justru di tengah-tengah pertumbuhan sektor lainnya yang minus.

Oleh karenanya, para pencinta pertanian mulai melakukan reaksi. Di bawah komando Nyoman Bhaskara, pimpinan ALC (Agro Leaning Center), dibuatlah petisi yang disebut dengan Petisi-45. Mungkin dimaksudkan agar kita eling pada peristiwa perang kemerdekaan Agustus 1945. Bahwa, semangat perjuangan kemerdekaan waktu itu sepenuhnya dibantu oleh wong tani yang hidup miskin di pedesaan.

Awal April lalu, Petisi-45 dikumandangkan di kawasan ALC, di Jalan Cekomaria, Denpasar. Nyaman Bhaskara yang membacakan petisi itu mengemukakan bahwa sejak perang kemerdekaan tahun 1945, para petani tidak pernah menjadi makmur. Untuk itu, ia menuntut agar sektor pertanian segera dibangun. Petisi-45 menyerukan agar: (1) dikembangkan kebijakan untuk kedaulatan pangan, (2) pengembangan industri hilir (industri pengolahan produk pertanian), dan (3) adanya pembentukan Koperasi Petani.

Ketua Stispol Wira Bhakti Denpasar, Prof. Dr. Wayan Windia yang hadir pada kesempatan itu diminta untuk memberikan pengantar. Di hadapan peserta penanda-tangan petisi, Windia berharap agar pemerintah tidak lupa pada sektor pertanian. Sebuah sektor yang sangat urgen di masa-masa sulit. Mungkin nanti, saat penduduk sudah banyak sekali, dan tidak ada lagi lahan sawah, maka kesadaran akan pentingnya pertanian akan muncul. “Itu sudah telat sekali,” katanya.

 
Tentang Petisi-45 yang menuntut kedaulatan pangan, Windia merasa pesimis. Buktinya, bahkan ketika petani sedang panen raya, Menteri Perdagangan justru berwacana akan impor beras. "Lho kebijakan seperti itu, gila nggak!," katanya. Hal itu membuktikan bahwa tidak ada 'concern' pemerintah untuk menuju pada kedaulatan pangan. “Inginnya impor melulu. Lalu mana keberpihakan pemerintah untuk menuju pada kedaulatan pangan?” tanyanya. 

Sementara itu, Prof Windia juga ingin agar tim Petisi-45 terus mengumandangkan kritiknya, agar pemerintah segera eling pada posisi sektor pertanian bagi masa depan bangsa ini. "Pertanian bukan sektor yang sepele," katanya.