Pemprov Bali Terbaik dalam MCP Korsupgah KPK

 

Denpasar, dewatanews.com - Pemerintah Provinsi Bali saat ini menempari peringkat pertama tingkat nasional  dalam Monitoring Centre for Prevention (MCP) Korsupgah KPK. MCP Korsupgah KPK merupakan salah satu laman yang dapat memberikan informasi capaian kinerja program Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi (Korsupgah) yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia yang meliputi 8 area intervensi untuk Pemerintah Kabupaten/Kota dan 7 area intervensi untuk Pemerintah Provinsi. 

 

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra dalam sambutan singkatnya pada acara Rapat Koordinasi Optimalisasi Peran Bank Pembangunan Daerah Bali dalam Peningkatan Pendapatan Daerah di Puri Santrian Hotel, Sanur, Senin (19/10).

Kendati Bali menempati peringkat pertama dalam MCP, namun capaian itu menurut Dewa Indra masih belum cukup membuatnya berpuas diri. “Kedepannya capaian ini masih perlu ditingkatkan lagi melalui kerja keras dan koordinasi yang lebih intensif diantara perangkat daerah pelaksana area intervensi di masing-masing Pemerintah Daerah dibawah koordinasi para Sekretaris Daerah dan Inspektorat Daerah,” ujarnya. 

 

Terkait dengan hal itu, ia menyambut baik pelaksanaan rakor optimalisasi pendapatan daerah dengan menghadirkan Kordinator Wilayah IX Korsupgah KPK. Karena optimalisasi pendapatan daerah masuk dalam area intervensi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Lebih jauh ia menjelaskan bahwa optimalisasi pendapatan daerah merupakan kepentingan bersama. “Pemerintah daerah akan bisa melaksanakan program pembangunan secara optimal dengan dukungan dana memadai,” imbuhnya. Sejauh ini, imbuh Dewa Indra, jajaran pemerintah daerah mungkin merasa telah optimal dalam menggali potensi sumbeh pendapatan di wilayah masing-masing. 

 

“Mungkin kita merasa sudah optimal, tapi kita membutuhkan pendapat dan perspektif yang lebih luas dari pihak luar seperti KPK untuk menilai kinerja kita, apakah benar-benar sudah optimal,” urainya.

Birokrat kelahiran Singaraja ini memyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada jajaran KPK atas atensi yang ditunjukkan terhadap upaya pencegahan korupsi. Dewa Indra menyebut, KPK adalah partner dan bukan merupakan institusi yang harus ditakuti.

Sementara itu, Koordinator Unit Koordinasi dan Suvevisi Bidang Pencegahan (Korsupgah) KPK Ardiansyah Nasution menyampaikan bahwa optimalisasi pendapatan daerah masuk dalam area supervisi karena rawan indikasi penyimpangan. Untuk mengoptimalkan pendapatan, ia menyarankan pemerintah daerah memahami potensi di masing-masing wilayah agar tak dikelabui oleh wajib pajak.

Dirut BPD Bali I Nyoman Sudharma dalam laporannya menyampaikan sejumlah langkah yang teah ditempuh untuk mendorong optimalisasi pendapatan daerah. Langkah tersebut antara lain mengoptimalkan penerapan sistem pembayaran non tunai. Di tengah pandemi Covid-19, BPD Bali terus berupaya mendorong pembayaran non tunai melalui aplikasi QRIS termasuk di objek wisata. Yang terbaru, penggunaan QRIS juga diperluas untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor. Rakor optimalisasi pendapatan daerah diikuti Sekda, Kadis Pendapatan dan Inspektorat Kabupaten/Kota se-Bali.