Indonesia Ajukan Calon Ikut Pemilihan Deputi Direktur Jenderal WIPO

  

Jakarta, dewatanews.com - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan Indonesia akan mengajukan calon dalam pemilihan Deputi Direktur jenderal Organisasi Hak Atas Kekayaan Intelektual Dunia (WIPO).

"Perlu saya sampaikan bahwa buat pertama kalinya kita calonkan orang Indonesia sebagai Deputi Direktur Jenderal (WIPO)," ucap Yasonna dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (19/9).

Yasonna mengatakan bahwa dirinya dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi telah sepakat menetapkan kandidat yang akan dicalonkan pada jabatan tersebut. Pencalonan ini, kata dia, juga akan menjadi torehan sejarah Indonesia dalam keanggotaan di WIPO.

"Mudah-mudahan rencana ini lancar sehingga buat pertama kalinya salah seorang putera Indonesia akan mendampingi Direktur Jenderal WIPO yang baru, menjadi salah seorang deputi," ucap Yasonna.

Diketahui, Yasonna didampingi Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Freddy Harris pada Sabtu (19/9) telah terbang ke Jenewa, Swiss, untuk menghadiri sidang tahunan WIPO yang akan berlangsung pada 21-29 September 2020.

Lebih lanjut, Yasonna menyampaikan bahwa keikutsertaan di WIPO menunjukkan besarnya perhatian Indonesia terkait hak kekayaan intelektual dan segala upaya perlindungannya.

"Ini adalah bagian dari keterlibatan kita dalam dunia internasional. Kekayaan intelektual ini bukan hanya perhatian bagi Indonesia, tetapi juga banyak negara di dunia," kata Yasonna.

Indonesia, kata dia, juga telah bekerja sama dengan sejumlah negara di dunia, seperti China, Korea Selatan, dan Amerika Serikat dalam rangka pendaftaran serta perlindungan hak kekayaan intelektual.

Diketahui, Indonesia bergabung dengan WIPO pada 1979 atau 12 tahun setelah organisasi tersebut berdiri.

Indonesia juga sudah meratifikasi sejumlah perjanjian yang dikelola oleh WIPO, di antaranya WIPO Convention, Berne Convention, Patent Cooperation Treaty, Trademark Law Treaty, WIPO Copyright Treaty, WIPO Performers and Phonogram Treaty, Marrakes VIP Treaty, Madrid Protocol, serta Beijing Protocol.

Indonesia resmi menjadi anggota ke-100 Madrid Protocol pada Oktober 2017. Adapun Traktat Beijing mengenai Pertunjukan Audiovisual diratifikasi oleh Indonesia pada awal tahun ini.

"Saya masih ingat saat mendaftarkan Madrid Protocol dan Beijing Treaty itu kita diterima oleh Direktur Jenderal Dr Francis Gurry," kata Yasonna.

"Nah, kebetulan pada Sidang Tahunan WIPO kali ini masa tugas Dr Francis Gurry akan berakhir dan digantikan oleh Dr Darren Tang asal Singapura," kata dia.