Yasona Instruksikan Jajaran Gunakan Anggaran Demi Kepentingan Rakyat

Jakarta, dewatanews.com - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly menginstruksikan jajarannya untuk turut berkontribusi membantu program pemerintah terkait realisasi penggunaan anggaran demi membantu kepentingan masyarakat luas. Hal itu diutarakan Yasonna dalam rapat koordinasi pimpinan terkait evaluasi pelaksanaan anggaran, di Jakarta Jumat (24/7).

"Anggaran yang diberikan kepada Kemenkumham hendaknya digunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat seluas-luasnya," ujar Yasonna dalam keterangan tertulis yang diterima.

Dia mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo telah berkali-kali mengingatkan agar kementerian segera membelanjakan anggaran sebagai bagian dari upaya menggerakkan roda perekonomian yang kurang stabil seperti saat ini.

Sebagai bagian dari pemerintah, kata dia, Kemenkumham wajib menyukseskan seluruh program dan kegiatan tersebut dengan maksimal. Dia pun mengingatkan agar penggunaan anggaran tetap memperhatikan aspek pertanggungjawaban publik.

"Dalam beberapa kesempatan bapak Presiden selalu berpesan bahwa APBN yang dialokasikan harus dibelanjakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ucap Yasonna.

Dalam pelaksanaannya, kata dia, harus tetap mengedepankan prinsip cepat, tepat, efektif dan transparan serta akuntabel. Dalam rapat koordinasi yang diikuti Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkup Kemenkumham itu, Yasonna juga meminta jajarannya untuk kreatif mengatasi tantangan pandemik COVID-19

"Kita sudah sepakat bahwa jajaran Kemenkumham akan tetap aktif dan produktif berkinerja, salah satunya dengan memanfaatkan dan mengedepankan teknologi informasi sebagai alat kerja kita di tengah pandemik ini," ucap dia

Yasonna berkeyakinan bahwa jajarannya bisa menyelesaikan pekerjaan rumah terkait realisasi penggunaan anggaran ini dengan baik sebagaimana keberhasilan Kemenkumham meraih opini WTP lima kali berturut-turut dari BPK.

Untuk itu, dia berharap ada sinergi kerja sama antar-seluruh unit di lingkup Kemenkumham. Dia meminta seluruh pimpinan tinggi madya dan pratama untuk peduli dan terus melakukan monitoring terhadap pencapaian kinerja dan anggaran di unit masing-masing. Jika ditemukan adanya anggaran yang berlebih dan terindikasi tidak terserap, dirinya meminta agar hal itu segera dilaporkan ke Sekretariat Jenderal dan Inspektorat Jenderal untuk mencari solusi yang tepat.

"Selain itu, saya minta Sekretaris Jenderal dan Inspektur Jenderal mengawal dan mendampingi seluruh Unit Eselon I, sehingga proses penyerapan anggaran dan pengadaan barang jasanya sesuai aturan dan prinsip 'value for money', yaitu efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran, dapat tercapai," ujar Yasonna. (DN - Ant)