Denpasar, dewatanews.com - Anggota Komisi II DPRD Bali dari Partai Gerindra I Kade Darma Susila, SH mengatakan dalam Sidang Paripurna yang sudah dilaksanakan pada Selasa (21/7). Ada momen menggembirakan yakni Provinsi Bali berhasil memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) hingga 7 kali berturut-turut.
Dikatakan, keberhasilan Provinsi Bali memperoleh opini WTP bukanlah tujuan akhir dari pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Karena setelah memperoleh opini WTP goalnya Pemerintah Daerah (Pemda) adalah bisa mensejahterakan masyarakatnya dengan tetap memberikan pelayanan yang prima disegala bidang.
"Apalagi opini WTP tersebut merupakan bukti bahwa pengelolaan keuangan daerah sudah dikelola dengan wajar dan transparan, serta akuntabel guna memberikan dan meningkatkan kepercayaan publik nantinya," terangnya pada Rabu (22/7).
Darma Susila juga mengatakan bahwa dalam pembahasan Sidang Paripurna juga membahas tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Pemerintah Provinsi Bali, sebab dalam pembahasan APBD tersebut juga terdapat hal-hal penting. Salah satunya rencana atau target capaian.
"Karena dari tahun ke tahun APBD Provinsi Bali mengalami peningkatan. Dalam 5 tahun terakhir sudah mencapai 7,82 % yang didalamnya sudah didesain dengan program-program unggulan yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Bali," ucapnya.
Dijelaskan, memperoleh opini WTP sebanyak 7 kali berturut-turut tentu ada rekomendasi yang dimaksud seperti menentukan besaran SiLPA Tahun Anggaran 2019 yang diperkirakan mencapai Rp. 831, 815 Milyar lebih atau mendekati 13 % dari total belanja yang didalamnya terdapat pertumbuhan ekonomi pertanian dan penguatan ekonomi di luar industri pariwisata.
"Dengan melihat besaran SiLPA yang dimiliki Provinsi Bali, maka kedepanya harus benar-benar dimanfaatkan dengan baik dan diarahkan untuk program-program prioritas," jelasnya.
Darma Susila berharap agar kedepanya Pemerintah Provinsi Bali bisa mengalokasikan anggaran secara bertahap sampai dengan minimal 5 % dari dana APBD untuk pengembangan di sektor pertanian dalam arti luas. Karena tahun-tahun sebelumnya dana anggaran APBD masih dibawah 5%.
"Sembari menambahkan, hal tersebut bisa dilihat dari Rekomendasi DPRD Provinsi Bali nomor 3 terhadap Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018," pungkasnya. (DN - Bdi)
Dikatakan, keberhasilan Provinsi Bali memperoleh opini WTP bukanlah tujuan akhir dari pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Karena setelah memperoleh opini WTP goalnya Pemerintah Daerah (Pemda) adalah bisa mensejahterakan masyarakatnya dengan tetap memberikan pelayanan yang prima disegala bidang.
"Apalagi opini WTP tersebut merupakan bukti bahwa pengelolaan keuangan daerah sudah dikelola dengan wajar dan transparan, serta akuntabel guna memberikan dan meningkatkan kepercayaan publik nantinya," terangnya pada Rabu (22/7).
Darma Susila juga mengatakan bahwa dalam pembahasan Sidang Paripurna juga membahas tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Pemerintah Provinsi Bali, sebab dalam pembahasan APBD tersebut juga terdapat hal-hal penting. Salah satunya rencana atau target capaian.
"Karena dari tahun ke tahun APBD Provinsi Bali mengalami peningkatan. Dalam 5 tahun terakhir sudah mencapai 7,82 % yang didalamnya sudah didesain dengan program-program unggulan yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Bali," ucapnya.
Dijelaskan, memperoleh opini WTP sebanyak 7 kali berturut-turut tentu ada rekomendasi yang dimaksud seperti menentukan besaran SiLPA Tahun Anggaran 2019 yang diperkirakan mencapai Rp. 831, 815 Milyar lebih atau mendekati 13 % dari total belanja yang didalamnya terdapat pertumbuhan ekonomi pertanian dan penguatan ekonomi di luar industri pariwisata.
"Dengan melihat besaran SiLPA yang dimiliki Provinsi Bali, maka kedepanya harus benar-benar dimanfaatkan dengan baik dan diarahkan untuk program-program prioritas," jelasnya.
Darma Susila berharap agar kedepanya Pemerintah Provinsi Bali bisa mengalokasikan anggaran secara bertahap sampai dengan minimal 5 % dari dana APBD untuk pengembangan di sektor pertanian dalam arti luas. Karena tahun-tahun sebelumnya dana anggaran APBD masih dibawah 5%.
"Sembari menambahkan, hal tersebut bisa dilihat dari Rekomendasi DPRD Provinsi Bali nomor 3 terhadap Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018," pungkasnya. (DN - Bdi)
No comments:
Post a Comment
Redaksi DEWATA NEWS menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan di DEWATA NEWS . Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Pembaca berhak melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. Redaksi DEWATA NEWS akan menilai laporan dan berhak memberi peringatan dan menutup akses terhadap pemberi komentar.
Terimakasih
www.dewatanews.com