Sistem Zonasi Masih Terkendala di NEM

Denpasar, Dewata News. Com - Sitem zonasi untuk Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2018/2019 ditingkan SD dan SMP masih dirasakan belum begitu transparan penerimaanya. Karena sitem zonasi untuk lingkungan tempat tinggal orangtua siswa masih terbelenggu oleh Nilai Ebtanas Murni (NEM).  “Terkendala lainya adalah jumlah rombongan belajar (rombel) dimasing-masing sekolah hanya 32 orang perkelasnya,” Sekretaris Fraksi Demokrat yang juga anggota DPRD Kota Denpasar, I Made Sukarmana, SH, Kamis (5/7).

Dikatakan, mustinya sitem zonasi PPDB itu jangan dibuat orangtua siswa menjadi bingung, sebab orangtua siswa sudah mendaftarkan anak didiknya sesuai system zonasi. Kok malah harus disesuikan juga dengan tingginya NEM. Kalau demikian gak perlu ada sistem zonasi, dan hal ini musti menjadi evaluasi Dinas Pendidikan dalam mengelurkan aturan. “Jika perlu disosialisasikan terlebih dahulu dengan tujuan agar orangtua siswa memahami tentang sistem zonasi tersebut,” terangnya.         

Lanjutnya, degan adanya penerapan sistem zonasi dan pembagian rombel justru malah menyulitkan keadaan. Apalagi kita ketahui jumlah masyarakat di Kota Denpasar sangat tinggi, dan semua orangtua sangat menginginkan agar anak didiknya bisa mendapatkan sekolah yang diinginkan. “Kalau sudah NEM yang menjadi persolan untuk bisa mendapatkan sekolah, dan kenapa juga musti ada sistem zonasi,” ucapnya.

Kemudian, adanya keluhan orangtua siswa yang merasa anak didinya tidak bisa diterima disekolah yang diinginkan lantaran domisili tempat tinggalnya berbeda yakni di Kabupaten Tabanan. Namun sejak awal tinggal di Kota Denpasar anak didiknya sudah dari TK sampai SD bersekolah di Kota Denpasar, namun justru ketika mencari SMP yang diinginkan justru domisili mulai dipertanyakan. Dari situ tidak bisa mendapatkan sekolah yang diinginkan yang dikarenakan domisilinya berbeda. “Jika hanya mencari sekolah saja yang menjadi problem, maka kapan dunia pendidikan kita bisa maju,” imbuhnya.

Ditambahkan, semoga teman-teman di Dinas Pendidikan dan DPRD yang membidangi pendidikan agar segera bisa mencarikan solusinya. Jangan sampai persolan sistem zonasi menjadi kendala kemajuan dunia pendidikan. Jika sitem zonasi ini belum sepenuhnya bisa diterapkan dengan baik, maka jangan dulu diterapkan. Mustinya diambil kebijakan yang pasti, sebab sistem zonasi masih berpengaruh pada tingginya NEM yang membuat orangtua siswa kesulitan dalam menentukan sekolah yang diinginkan,” tambahnya. (DN - BdI)