Pengendalian Inflasi Membutuhkan Kendali Langsung Dari Kepala Daerah

Denpasar, Dewata News. Com - Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra mengapresiasi dan memberi penghargaan setinggi-tingginya atas kerja keras, kerja sama serta kordinasi dari semua pihak dalam mengendalikan implasi di daerah Bali selama ini. Hal tersebut disampaikan Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra ketika membuka Hegh Level Meeting TPID Se-Provinsi Bali yang merupakan Kordinasi Pengendalian Inflasi Terkait Penyelenggaraan IMF-WB Annual Meeting 2018, di Inna Bali Hotel, Kamis (5/4).

Menurut Dewa Indra, Pengendalian inflasi harus di mulai dari kebijakan produksi, kebijakan tranfortasi, manajemen logistiknya dan interfensi di pasar.  Mengingat mata rantainya dari hulu ke hilir, maka tentu tidak cukup kalau pengendalian imflasi itu hanya di lakukan oleh institusi tertentu, karena perlu mengaitkan dari hulu sampai dengan hilir. Untuk mengaitkan itu maka di perlukan lidersip yang kuat sehingga struktur TPID perlu di rubah.

Lebih jauh Dewa Indra mengatakan kalau hanya biro perekonomian atau bagian perekonomian saja pasti tidak cukup untuk melakukan pengendalian inflasi. Untuk itu pekerjaan-pekerjaan TPID kedepan perlu di pimpin oleh kepala daerah. 

"Karena hanya seorang kepala daerah yang  bisa mengintegrasikan semua institusi yang ada di wilayahnya untuk berkordinasi membangun kesejahtraan masyarakatnya.  Dan supaya beliau bisa mengendalikan seluruh instansi yang terkait dengan mata rantai dari hulu ke hilir yang melibatkan multi sektor. Di dukung dengan tranfortasi untuk mengambil frokduk-froduk kita yang berada di pegunungan atau bukit-bukit tanpa di dukung transportasi yang baik, jalan yang baik, modal transportasi yang cukup maka sampai di pasar harganya menjadi sangat mahal. Atau kalau kita kembali ke hulu atau tempat asalnya menjadi murah sehingga merugikan petani," ujar mantan Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Bali tersebut.

Tidak itu saja, Tranportasi, penguatan sistem logistik setelah barang sampai di hilir yaitu di pasar harganya tidak melonjak tinggi. Sehingha untuk menstabilkan harha tersebut bisa juga melalui pasar murah dan sosialisasi di masyarakat.

"Tetapi di hulunya perlu juga mendapat perhatian yang lebih besar bagaimana kita memastika komuniti-komutini yang signifikan mempengaruhi harga bisa kita jamin, produksinya cukup atau lebih dari produsi kita di bali. Mudah-mudahan melalui strukur yang baru ini kinerja TPID menjadi semakin kuat dan pengendalian inflasi yang baru menjadi lebih baik sehingga kesejahtraan masyarakat yang merupakan ujungnya dari semua kerja kita bisa kita wujudkan dengan baik," imbuhnya.

Dalam kesempatan tersebut turut hadir Wakil Bupati Karangasem, BMKG Wilayah III Denpasar, Sekda Kabupaten Karangasem, Sekda Kabupaten Tabanan, OPD Provinsi dan Kabupaten Kota Se-Bali.