Kementerian PPN Adakan Penelitian Ekonomi Terkait Dampak Pelaksanaan Annual Meeting IMF-WB

Denpasar, Dewata News. Com - Pelaksanaan Annual Meeting IMF-WB yang akan diselenggarakan di Nusa Dua Bali, pada bulan Oktober mendatang diyakini akan memiliki dampak yang besar terhadap perekonomian Bali dan juga Indonesia.  Gubernur Bali Made Mangku Pastika menyambut baik rencana Panitia Nasional Kementerian PPN/Bappenas yang akan melakukan analisis ekonomi pelaksanaan Annual Meeting IMF-WB terhadap Bali khususnya dan Indonesia pada umumnya.

Staf Ahli Menteri  Perencanaan Pembangunan Nasional Bidang Sinergi Ekonomi dan Pembiayaan RI, Amalia Adininggar Widyasanti saat bertemu Gubernur Bali Made Mangku Pastika, Rabu (14/3), menyatakan pihaknya selaku koordinator bersama tim akan melaksanakan studi tersebut dengan tiga tahap. Tahap pertama pre-event analysis, tahap kedua survey terhadap seribu responden dan lima ratus UMKM yang ada di Bali, dan tahap selanjutnya adalah post-event guna mengetahui dampak untuk Bali kedepan terutama bidang pariwisata. “Dari hasil survey ini nantinya diharapkan akan menjadi feedback dan data strategis kondisi sesungguhnya yang terjadi dilapangan,” ujar Amalia.

Lebih lanjut Amalia menjelaskan, dari hasil analisis mengenai Inclusive Economy Grove Indeks (indeks pertumbuhan ekonomi inklusif), Bali menduduki peringkat nomor dua setelah DKI. “Dari hasil analisis mengenai Inclusive Economy Grove Indeks, Bali nomor dua setelah DKI. Ini menyatakan Bali cukup inklusif dibanding provinsi lain dan (bisa) menjadi contoh termasuk kiat-kiatnya,” katanya.

Menanggapi hal itu, Gubernur Pastika menyatakan sejak awal kepemimpinannya berorientasi inklusif. “Semua program kita, baik RPJMD pertama dan kedua semuanya pro-poor, pro-job, pro-growth, pro-environment, dan pro-culture,” kata Pastika.

Lebih lanjut dikatakan, di Bali ada tambahan pro-democracy yaitu dengan disediakannya sarana Podium Bali Bebas Bicara Apa Saja (PB3AS) setiap hari Minggu di Lapangan Barat Monumen Perjuangan Rakyat Bali Renon Denpasar. PB3AS ini menjamin masyarakat bebas berbicara tentang apa saja dan disampaikan secara umum tanpa melalui birokrasi yang rumit.

Program-program Pemprov Bali semua masuk dalam kategori inklusif, misalnya bidang ekonomi ada program Gerbangsadu Mandara dan Jamkrida serta ratusan BUMDes yang sudah terbentuk untuk menggerakkan ekonomi kerakyatan. Bidang pendidikan ada SMA dan SMK Bali Mandara yang khusus menerima siswa miskin dan borderline dimana lulusannya sudah diterima perguruan tinggi luar negeri maupun dalam negeri. Bidang kesehatan ada RS Mata Bali Mandara dan RSUD Bali Mandara yang memprioritaskan masyarakat miskin dengan fasilitas berkelas. “Banyak hal-hal menarik yang nanti bisa di survey. Di Bali (program-program itu) tidak pernah di-launching. Kita hanya kerjakan, setelah di akhir baru kita lakukan evaluasi,” jelas Pastika. 

Pastika menambahkan, Bali akan memanfaatkan even yang besar ini dengan semaksimal mungkin, khususnya di bidang pariwisata. Pemprov Bali menyatakan kesiapannya, baik menyiapkan paket-paket pariwisata, paket kerajinan dengan melibatkan UKM dan Dekranasda maupun dari segi akomodasi guna menerima kedatangan peserta Annual Meeting IMF-WB 2018 dengan perkiraan jumlah keseluruhan 50 ribu orang, belum termasuk awak media dalam dan luar negeri.