Balai Posyandu ”Sulap” Balai Banjar ”Bergoyang” Dipertanyakan

Buleleng, Dewata News. Com — Pembangunan Balai Posyandu di Banjar Dinas Pendem, Desa Alasangker, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Bali, menggunakan dana ADD ternyata bukan hanya bermasalah di aspek kualitas bangunan dua lantai itu, tetapi juga masalah peruntukkan anggaran dan peralihan gedung.

”Selaku warga Desa di Alasangker patut mempertanyakan prosesnya, baik aspek peralihan gedung maupun kualitas bangunan, karena yang sebelumnya balai banjar itu hanya satu lantai ’’disulap’’ menjadi lantai dua. Mirisnya ketika kami naik dan ada lantai dua kok ”bergoyang”, sehingga nantinya sangat mengkhawatirkan dari segi kenyamanan dan keamanan saat ada kegiatan di lantai satu,” kata Made Adi Purnawijaya yang juga Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Buleleng di Singaraja, Rabu (13/12) siang.

Kerangka bangunan balai banjar itu, seingat Adi Purnawijaya, hanya menggunakan kerangka beton satu lantai. Tapi dengan dua lantai seperti sekarang ini dengan beban berat, justru itu penyebab ”bergoyang”.

Ketika dikofirmasikan terkait dibangunnya Balai Posyandu dengan mengalihfungsikan bangunan balai banjar, Perbekel Alasangker dengan tenang menjawab tidak akan menimbulkan permasalahan, dengan menyebut-nyebut penguasa di Kabupaten Buleleng.

Biasanya, Posyandu numpang di badai desa atau balai banjar, tetapi kali ini di Desa Alasangker dibalikkannya. Bangunan balai banjar disulap menjadi balai Poyandu. Dengan dmeikian, balai banjar hilang, bahkan toh ada pertemuan-pertemuan di banjar maka harus menumpang di Balai Posyandu.

Sementara itu, menurut Sekdes Alasangker, Wayan Rediarka, pembangunan Balai Posyandu merupakan kebijakan desa, karena dana ADD yang juga diperuntukkan untuk pembangunan kesehatan di desa. Sebab kegiatan Posyandu rutin diadakan setiap bulan. ”Jadi sekarang tidak ada balai banjar,” jelas Sekdes, I Wayan Rediarka.

Disisi lain, Sekdes Rediarka menyebut anggaran pembangunan Posyandu dari APBDes, karena disitu juga ada program pembangunan kesehatan.

Terkait fungsi balai banjar sebagai pusat pelaksanaan kegiatan pemerintahan di tingkat banjar dinas, Rediarka hanya mengatakan kemungkinan, kalau rapat-rapat di dusun bisa di lantai dua, lantai satu untuk kegiata Posyandu.

Sementara itu, Kadis Kesehatan Kabupaten Buleleng, dr I Gusti Nyoman Mahapramana menegaskan, bahwa pihaknya tidak pernah meminta atau menyuruh membangun Balai Posyandu sebagaimana yang dilakukan di Desa Alasangker.

”Saya tidak pernah meminta bangun Balai Posyandu. Posyandu itu tidak harus punya bangunan khusus. Posyandu bisa saja di rumah warga atau numpang di balai banjar,” jelas Mahapramana, Jumat (15/12) siang.

”Posyandu tidak harus memiliki bangunan sendiri. Kalau membangun dibangun ya silahkan tetapi sebaiknya jangan menggusur balai banjar,” jelasnya.

Terkait program kegiatan Posyandu it, dijelaskan Mahapramana, secara teknis tanggungjawab Diskes, terutama memberikan pembinaan dan memberikan bidan dan sebagainya. (DN ~ TiR).—