Simakrama Gubernur Cari Solusi Pariwisata Bali, Stakeholders Sepakat Quality Tourism

Denpasar, Dewata News. Com - Gubernur Bali Made Mangku Pastika menggelarSimakrama Gubernur Bali dengan Masyarakat yang mengangkat tema "Solusi Pariwisata Bali" di Gedung Wiswa Sabha Utama Kantor Gubernur Bali, Sabtu (25/2). Simakrama yang digelar untuk ke-88 kalinya ini merupakan tindak lanjut dari Simakrama yang digelar sebelumnya yang mengangkat tema “Prospek Pariwisata Bali”.

Kali ini Gubernur Made Mangku Pastika mengundang para praktisi pariwisata di Bali untuk secara gamblang memberikan solusi terhadap kondisi pariwisata Bali yang sudah mengemuka sebelumnya. Menurut Pastika dunia pariwisata yang sudah digeluti masyarakat Bali harus diambil manfaat sebesar-besarnya, sepanjang tidak merusak tanah, adat, tradisi, budaya dan agama di Bali. “Kita semua bicara pariwisata budaya. Budaya Bali adalah budaya pertanian. Tapi bagaimana membuatnya, siapa yang mau bikinnya? Kita cari solusi,” katanya membuka pertemuan.

Ketua PHRI Bali Tjokorda Artha Ardhana Sukawati mengatakan untuk menerapkan pariwisata budaya Bali tidak bisa hanya infrastrukturnya saja, namun harus satu paket dengan sumber daya manusianya. Ia juga menilai penataan zonasi harus memperhatikan kearifan lokal. Pria yang biasa dipanggil Cok Ace ini juga kembali menegaskan agar moratorium hotel di Bali selatan diberlakukan meski ia menyadari kewenangannya ada di pemerintah Kabupaten/Kota dan bukan Pemprov Bali.

Ketua Association of the Indonesian Tour & Travel Agencies (ASITA) Bali Ketut Ardana tak menampik bahwa persaingan hotel di Bali selatan khususnya sudah tidak sehat. Ia mendorong agar pemerintah menertibkan persaingan harga kamar hotel bintang empat ke bawah. Dampaknya kualitas pariwisata Bali terus menurun.

Penurunan kualitas ini juga dirasakan KetuaHimpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) Bali Nyoman Nuarta. Ia mempertanyakan soal pramuwisata yang legal namun tak memakai busana adat Bali, padahal itu diatur di dalam Perda.  Namun di sisi lain sebagai pramuwisata Ia menyambut gembira hadirnya desa-desa wisata baru yang memberikan nuansa dan pilihan suasana baru bagi wisatawan yang sudah pernah datang ke Bali.

Sementara itu Ketua Bali Villa Association (BVA) Gede Sukarta mengingatkan agar pemerintah mengawasi keberadaan villa bodong. Ia meminta ada law enforcement mengingat banyaknya kasus yang terjadi di villa seperti pembunuhan dan masalah lainnya akibat dari tidak termanagenya villa dengan baik.

Ketua Gabungan Pengusaha Wisata Tirta (Gahawisri) Ida Bagus Agung Partha Adnyana menilai perlu ada manajemen pariwisata yang baik seperti persoalan sampah dan kemacetan. Pria yang juga menjabat Ketua Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Bali ini menilai perlu ada sinergi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Untuk itu perlu One Island Management. Untuk itu ia mendorong pemerintah Kabupaten/Kota punya goodwill untuk menyerahkan sebagian kewenangannya di bidang pariwisata kepada Pemerintah Provinsi Bali dengan tujuan membuat pariwisata Bali lebih baik.

Selain para pelaku pariwisata beberapa pembicara lain termasuk masyarakat umum menyampaikan pendapatnya di Simakrama ini.

Gubernur Bali Made Mangku Pastika kembali menegaskan bahwa pariwisata Bali harus menuju pada Quality Tourism. Bahkan Presiden RI sudah menyetujui kalau Bali mengembangkan pariwisata berkualitas untuk membuat pariwisata Bali menjadi sustainable tourism atau berkelanjutan. Mayoritas pelaku pariwisata yang hadir sepakat dengan ide ini. Bagus Sudibya menilai untuk menciptakan pariwisata yang berkualitas salah satunya dengan menerapkan konsep Clean and Green yang sudah dicanangkan Pemprov Bali. 

“Kebersihan adalah keinginan semua orang dan ini kebudayaan,” katanya. Kebersihan bukan saja di tataran pelaksanaan tapi juga kebersihan lainnya seperti kebersihan pikiran dan perkataan.

Gubernur berharap hasil simakrama ini bisa dilanjutkan dengan Focus Group Discussion untuk benar-benar merumuskan langkah konkrit yang bisa dilakukan Pemerintah Provinsi Bali.

Tampak hadir dalam Simakrama, Wakil Gubernur Bali Ketut Sudikerta, Anggota DPRD Bali Kadek Nuartana dan Kepala OPD lingkup Pemerintah Provinsi Bali.