Bagi-bagi Sembako Bermuatan Politis Dilaporkan ke Plt. Bupati

Buleleng,Dewata News,com —Ancaman dari Fraksi Golkar dan Demokrat, terkait bagi-bagi sembako dengan total nilai Rp900 juta yang dilakukan Dinas Sosial (Dinsos) Buleleng kepada 107 Desa/Kelurahan yang ada di Kabupaten Buleleng dan dinilai sangat bermuatan politis, kini resmi dilaporkan ke Plt. Bupati Buleleng, Made Gunaja, untuk ditindaklanjuti.

 

Wakil Ketua I DPRD Buleleng dari Fraksi Golkar, Ketut Susila Umbara dan Wakil Ketua II DPRD Buleleng dari Fraksi Demokrat, Made Adi Purnawijaya, mendatangi Plt. Bupati Gunaja, untuk melaporkan jajarannya yang mulai terlihat melakukan politik praktis, Selasa (20/12..

 

Pertemuan yang awalnya berlangsung tertutup diruangan Plt. Bupati Gunaja dan dihadiri Sekda Buleleng, Dewa Ketut Puspaka, akhirnya segera ditindaklanjuti dengan langsung memanggil Ketua DPRD Buleleng yang juga dari fraksi PDIP, Gede Supriatna, untuk membahas hal ini.

 

Maklum, dalam permasalahan bagi-bagi sembako oleh Dinsos Buleleng ini ternyata juga melibatkan Ketua Fraksi PDIP DPRD Buleleng, Kadek Turkini, di Desa Alasangker. Supriatna selaku Ketua DPRD Buleleng pun datang, untuk ikut membahas persoalan ini.

 

Usai pertemuan Wakil Ketua I DPRD Buleleng dari Fraksi Golkar, Ketut Susila Umbara mengatakan, dari pertemuan bersama Plt. Bupati Gunaja, sudah disepakati untuk menindaklanjuti persoalan ini, agar jajaran beserta Perbekel se-Kabupaten Buleleng bisa netral di Pilkada ini.

 

"Sudah kami laporkan ke Plt. Bupati, dan ada pak Sekda tadi. Karena yang melakukan ini adalah Perbekel, jadi biar dihimbau jajaran Perbekel untuk bersikap netral dan dijaga kenetralan itu. Sehingga, tidak ada hal-hal yang tidak perlu kami harapkan terjadi," kata Susila Umbara, didampingi Adi Purnawijaya dan Nyoman Wandira Adi.

 

Sementara Ketua DPRD Buleleng, Gede Supriatna sependapat dengan pernyataan Susila Umbara. Menurut Supriatna, pihaknya sudah mendiskusikan hal ini bersama Plt. Bupati, Sekda Buleleng, serta pimpinan Dewan Buleleng. Lantaran ini merupakan pengaduan, kata dia, sudah kewajibannya sebagai lembaga menindaklanjuti pengaduan tersebut.

 

"Kami sudah diskusikan tadi. Karena memang ini, katakanlah ada pengaduan, tentu lembaga harus menyikapi. Apalagi okum Perbekel melakukan ini, kami harus menyikapi dengan melihat Buleleng yang sekarang sedang pelaksanaan Pilkada, agar tidak terjadi hal-hal yang kondusif, malah bisa terseret ke urusan Politik," jelas Supriatna.

 

Supriatna yang juga Ketua Tim Pemenangan PASS dan Sekretaris DPC PDIP Buleleng ini menambahkan, setiap pengaduan yang masuk harus ditelusuri kebenarannnya, untuk dapat menentukan sikap kedepannya. "Ini harus ditelusuri dengan benar, kami sepakat dan meminta kepada Plt. Bupati, menyikapi bawahannya ini," pungkas Supriatna.

 

Seperti diberitakan sebelumnya, bagi-bagi sembako, Dinsos Buleleng, disoroti Pimpinan Dewan di Buleleng. Mereka bahkan menilai, bagi-bagi sembako itu bermuatan politis. Sebab, dalam bagi-bagi sembako itu hadir Anggota DPRD Buleleng dari Fraksi PDIP.

 

Bahkan, jika bagi-bagi sembako itu, program Dinsos, maka Dewan tidak ada kewenangan ikut membagi-bagikan sembako itu. Namun Dinsos Buleleng menyebutkan, pembagian sembako itu merupakan agenda tahunan dari program Dinsos Buleleng.  (DN ~ TiR).—