Dua Bupati Sampaikan Kekagumannya pada Sekolah Bali Mandara

Denpasar, Dewata News. Com - Sejumlah prestasi cemerlng yang telah didulang oleh para siswa sekolah Bali Mandara membuat Bupati Jembrana Putu Artha mengusulkan kepada Gubernur Bali Made Mangku Pastika   agar sekolah semacam itu bisa dibangun di daerahnya. SMA dan SMK Bali Mandara yang menjadi salah satu program unggulan besutan Pemprov Bali  diharapkan Arta bisa diperbanyak jumlahnya, dan bila memungkinkan salah satunya diharapkan bisa dibangun di Jembrana mengingat lokasi Kabupaten tersebut dengan lokasi sekolah tersebut saat ini cukup jauh. Demikian disampaikannya saat beraudiensi dengan Gubernur Bali Made Mangku Pastika di ruang kerjanya, Rabu (20/7). 

Dengan semakin dekatnya lokasi sekolah, menurut Arta akan memberikan  kesempatan bagi banyak siswa di daerahnya.  Tidak hanya  Bupati Arta, kekaguman terhadap sekolah ini juga disampaikan Bupati Gianyar AA Gde Agung Bharata yang diterima Gubernur seusai menerima Bupati Arta. Bupati Bharata juga berencana mengadopsi  SMP semodel SMA/SMK Bali Mandara. Terbatasnya anggaran yang dimiliki, dan belum begitu memahami metode pelaksanaan sekolah itu menyebabkan perencanaan baru sebatas SMP. Untuk itu, Ia memohon petunjuk metode pelaksanaan SMA/SMK Bali Mandara, agar bisa dijadikan acuan pembangunan SMP untuk warga miskin di Gianyar. Ia pun mengaku salah persepsi selama ini, SMA/SMK Bali Mandara dikira hanya sebatas tempat pelatihan semata, hingga Ia benar-benar melihat bukti prestasi siswanya seperti saat ini.

Menanggapi dukungan keduanya, Gubernur Pastika menjelaskan Pemprov pernah berencana menambah keberadaan SMK Bali Mandara dengan memanfaatkan keberadaan satu sekolah yang jika dilihat dari segi lokasi, bangunan kelas dan lahan yang dimiliki sudah mendukung untuk dijadikan sekolah dengan pembelajaran terpusat, tinggal menambahkan pembangunan asrama. Namun adanya penolakan dari masyarakat setempat karena dinilai diskriminasi terhadap warga yang lebih berada, karena hanya menerima siswa miskin, akhirnya rencana tersebut dibatalkan hingga saat ini. Pengembangan pun difokuskan kepada sekolah yang sudah ada, hingga bisa menunjukkan prestasi seperti sekarang. Terkait rencana Gianyar yang ingin membangun sekolah serupa, Gubernur Pastika menyarankan Gianyar meniru metode pembelajaran yang sudah dijalankan saat ini. 

Apabila terkendala anggaran, Gubernur Pastika pun memiliki menyaarankan agar sekolah yang sudah ada saat ini dipilih sebagai sekolah miskin tinggal ditambah pembangunan asrama. Siswa yang sudah bersekolah saat ini tetap dilanjutkan sesuai proses biasa hingga tamat, dan pendaftaran siswa miskin dimulai saat tahun ajaran baru, dan terus berlanjut hingga akhirnya keseluruhan sekolah tersebut benar-benar diisi oleh anak miskin. “Syarat utamanya harus miskin, otak  itu bisa berkembang sesuai seiring berjalannya waktu dengan pendidikan yang benar. Disana kita mengutamakan pendidikan watak dan karakter, itu yang menentukan kesuksesan seseorang. Disamping itu kualitas pendidikan yang bagus bisa didapatkan dengan pembelajaran tersentral di asrama,” cetus Pastika.

Pada kesempatan itu Bupati Arta juga menyampaikan permohonan bantuan  bantuan aset milik Pemprov yang berada di Jembrana bagi kepentingan fasilitas umum. Salah satunya pemanfaatan lahan milik Pemprov di daerah Sangkar Agung seluas 7,3 Ha yang dinilai strategis untuk dijadikan sirkuit mekepung, sebagai ikon daerah tersebut. Adapun rencana pembangunan arena tersebut menurutnya membutuhkan lahan seluas 2 Ha untuk arena, dan sisanya seluas 80 Are akan  dipergunakan untuk membuat tribun dan lahan parkir.

Lebih Jauh, Putu Artha juga memohon bantuan realisasi lahan parkir sebagai penyanding Jembatan Timbang Cekik. Hal ini menurutnya merupakan solusi bagi permasalahan yang timbul karena ketatnya pelaksanaan jembatan timbang tersebut saat ini, truk-truk yang belum dapat giliran ditimbang harus mengatre diluar area penimbangan yang notabene merupakan jalan utama Gilimanuk, dan antrean diperparah dengan adanya truk yang melebihi kapasitas, sehingga memerlukan waktu untuk bongkar-muat kelebihan tersebut yang pada akhirnya mengganggu arus lalu lintas, dan terkadang menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Lahan parkir yang direncanakan dijelaskannya juga bisa dimanfaatkan menjadi terminal lansir bagi truk yang kelebihan muatan, serta bisa menyerap tenaga kerja di seputar daerah itu. Program lain milik Pemprov yang juga diharapkan terus berlanjut yakni program JKBM. 

Dana sharing JKBM yang digelontorkan Jembrana saat ini berjumlah sekitar 10 Miliar dan masih ada sisa, dengan dana sebesar itu jika diharuskan mengikuti program BPJS dengan asumsi 1 keluarga terdiri dari 4 anggota dan jumlah iuran sebesar 25 ribu/orang, Ia yakin dana tersebut tidak akan mencukupi untuk membiayai kepesertaan seluruh warga Jemberana. Yang akan tertangani hanya warga miskin, sedangkan warga hampir miskin di Jembrana yang jumlahnya tak kalah banyak tidak akan tertangani. Hal itulah yang menurutnya mendasari dukungan terhadap JKBM, yang tetap bisa menanggung seluruh warga dengan dana sebesar itu. Jika tetap harus mengalihkan anggarannya untuk mengikuti program BPJS, Ia yakin Jembrana dengan pemasukan yang kecil tidak akan bisa melaksanakan pembangunan infrastruktur.

Gubernur Pastika yang mendengar permohonan Pemkab Jembrana menyatakan setuju dan mendukung berbagai kegiatan yang sifatnya positif dandiharapkan bisa memberikan PAD tambahan bagi daerahnya. Jembarana pun diminta lebih kreatif, tidak hanya menggelar arena mekepung, sirkuit yang direncanakan itu nantinya juga bisa dimanfaatkan sebagai sirkuit balap dengan jadwal diatur setiap hari, sehingga pemasukan bagi daerah pun lebih besar. 

“Terkait lahan saya setuju, silahkan dikoordinasikan lebih lanjut dengan jajaran saya terkait peraturannya. Kalau mengenai program-program seperti ini, tidak ada masalah bagi saya. Saya berharap agar lebih kreatif, agar bisa memberikan pemasukan lebih besar bagi Jembrana. Makin cepat makin baik, persoalan administrasi harus dipersingkat guna mendukung daerah,” ujar Pastika. 

Sementara terkait JKBM, Gubernur Pastika masih terkendala UU yang mewajibkan masyarakat mengikuti kepesertaan JKBM. Daerah belum berani menentang kebijakan pusat karena bisa berimplikasi hukum, masalah tersebut pun direncanakan akan segera dibahas lebih lanjut dengan semua pihak terkait di Bali baik pemerintah maupun swasta, tinggal menunggu data-data dari BPJS terkait keikutsertaan masyarakat Bali saat ini, baik perorangan maupun yang sudah didaftarkan perusahaan. (DN - HuM)