Pastika Tegaskan Program Pembangunan Bali Harus Terintegrasi

Denpasar, Dewata News. Com - Untuk kelancaran pembangunan dan upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat, seluruh program yang menggunakan uang rakyat baik bersumber dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota harus berjalan terintegrasi. Demikian ditegaskan oleh Gubernur Bali, Made Mangku Pastika, ketika memimpin rapat kerja evaluasi program pembangunan semester II tahun 2016, di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Senin (29/2). 

Dalam rapat yang dihadiri juga oleh Wakil Gubernur Bali, Ketut Sudikerta, Wakil Ketua DPRD Bali I Nyoman Sugawa Kori, para bupati dan walikota seluruh Bali, Pastika mengingatkan kembali posisi Gubernur sebagai wakil Pemerintah pusat di daerah untuk mengkoordinasikan sekaligus mengevaluasi seluruh pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan instansi vertikal yang ada di Provinsi Bali. 

“Yang menerima DIPA di istana negara itu saya, kemudian diteruskan ke SKPD dan Bupati/walikota di sini, jadi setiap rupiah APBN dan APBD juga tanggung jawab saya, meskipun dijalankan oleh bupati atau walikota,” tegas Pastika. 

Gubernur juga menambahkan bahwa dia butuh laporan penggunaan uang rakyat tersebut serta mengevaluasi sejauh mana efektivitas program yang telah berlangsung. 

“Saya wajib tahu jalannya semua program, serta mengevaluasinya supaya tidak ada tumpang tindih juga. Jika program antara pusat, provinsi dan kabupaten tidak nyambung, tidak usah diteruskan, cuma ngabisin uang rakyat,” imbuh Pastika.

Dalam rapat itu dia juga menggarisbawahi beberapa poin penting yang menjadi pokok bahasan penting di tahun 2016. Tahun ini menurutnya pemprov sedang konsen dalam pengembangan infrastruktur. Pembangunan shortcut yang akan memperpendek jarak dan waktu dari Denpasar ke Singaraja begitu juga sebaliknya dengan total anggaran senilai 622 milyar. Selain shortcut, dalam bidang infrastruktur pemprov juga sedang serius menggarap bandara baru yang rencananya akan dibangun di daerah Kubutambahan. Proyek yang diperkirakan memerlukan dana sebesar 30 triliun itu rencananya bekerjasama antara Pemerintah, BUMN dan swasta. Infrastruktur tahun ini digenjot dalam upaya untuk meminimalisir ketimpangan sosial antara Bali Utara dan Bali Selatan. 

“Jika jalannya bagus dan perekonomian berjalan, maka jarak ketimpangan sosial akan akan semakin menipis,” tambah Pastika. 

Selain masalah infrastruktur, dalam kesempatan itu Pastika juga menitikberatkan masalah integrasi JKBM ke JKN yang dikelola oleh BPJS dan implementasi UU no 23 tahun 2014 tentang pendidikan menengah, dimana UU itu mengamanatkan bahwa SMA dan sederajat pada tahun 2017 sepenuhnya dikelola oleh pemerintah Provinsi.

Kepala Bappeda Prov Bali, Putu Astawa yang mendapatkan kesempatan pertama, memaparkan permasalahan yang paling krusial dihadapi provinsi Bali tahun 2015, yaitu masalah kesenjangan pembangunan di Bali. Menurutnya rentang kesenjangan pembangunan sebesar 0,34% masih cukup tinggi yang secara tidak langsung menambah jumlah penduduk yang mencari kerja ke kota semakin meningkat. Dia juga menambahkan, berdasarkan data BPS terakhir, posisi Bali sebagai peringkat no 2 dengan tingkat kemiskinan terendah sudah turun menjadi peringkat no 4, persentase itu meningkat dari 4,74% menjadi 5,25%. Hal itu menurutnya disebabkan oleh badai el nino yang menyebabkan panen buruk. Namun ditambahkannya Bali masih bisa berbangga karena tetap menjadi provinsi dengan inflasi paling kecil di Indonesia sejak tahun 1986 yaitu hanya sebesar 2,75% jauh lebih rendah dari tingkat nasional sebesar 4,97. Dia memaparkan angka-angak tersebut memerlukan kerjasama dengan pemerintah Kabupaten/Kota untuk segera ditindaklanjuti. Selain memaparkan permasalahan, Astawa juga mengajak seluruh Bupati da nWalikota untuk meningkatkan tertib administrasi agar bisa bersama-sama mendapatkan opin WTP dari BPK.

Sementara itu, Kepala Biro Perekonomian dan Pembangunan Setda Bali, I Nengah Laba, memaparkan realisasi fisik dan keuangan pemerintah Provinsi Bali tahun anggaran 2015. APBD pemprov Bali sebesar 4,971 Triliun melebihi target sebesar 4,901 Triliun. Hal itu menurutnya karena disebabkan oleh peningkatan PAD yaitu sebesar 3,048 Triliun dan ditambah dengan dana perimbangan lainnya. Untuk tahun ini secara keseluruhan realisasi fisik pemprov sebesar 97,16%, dan realisasi keuangan sebesar 88, 55% tertinggi dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Laba menyimpulkan bahwa proses pelaksanaan APBD tahun ini sudah cukup baik, namun pengawasan di tingkat inetrnal SKPD diharapkan semakin baik agar pelaksanaan APBD tahun depan menjadi lebih baik lagi.

Di bidang kesehatan dan pendidikan seperti yang dijabarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali, dr. Ketut Suarjaya dan Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Provinsi Bali, I Wayan Susila, menekankan pula pentingnya koordinasi antara pemprov dan pemerintah kabupaten/kota. Terkait bidang kesehatan, yaitu integrasi JKBM ke BPJS masih memerlukan verifikasi data keanggotaan BPJS. Hal itu penting karena di tahun 2019 diharapkan seluruh masyarakat sudah menggunakan BPJS dengan kata lain JKBM tidak diperlukan lagi. Saat ini kepesertaan BPJS masyarakat Bali masih 52%, maka dari itu Suarjaya meminta Bupati/walikota untuk turut aktif mensosialisasikan program tersebut. Selain itu dia juga mengajak seluruh bupati/walikota untuk bersama-sama meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan Puskesmas rawat inap di seluruh Bali. Wayan Susila juga mengharapkan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota terkait dengan verifikasi data guru SMA/SMK beserta aset sekolahnya. Menurutnya tahun 2015 sudah diadakan verifikasi namun sampai saat ini masih ada dua kabupaten yang belum rampung dan diharapkan 31 maret 2016 sudah tuntas sehingga bisa dilaporkan ke Kementrian Dalam Negeri.

Sementara itu, Bupati Klungkung, I Nyoman Suwirta, yanng merupakan satu-satunya Bupati memperoleh kesempatan pemaparan, menjelaskan beberapa program yang telah berjalan sepanjang tahun 2015. Klungkung tahun lalu menurutnya memfokuskan pembangunan di bidang infrastruktur terutama di Nusa Penida, karena kesenjangan antara Klungkung daratan dan Klungkung kepulauan selama ini sangat tinggi. Untuk tahun 2015 Klungkukng telah mengalokasikan dana untuk pembuatan jalan hotmix sebesar 44 milyar dan meningkat menjadi 60 milyar tahun 2016. Selian infrastruktur, berbagai program yang selaras dengan Bali Mandara dan Nawacita juga telah berjalan, seperti bedah rumah yang kemudian disinkronisasikan menjadi bedah desa, kesehatan dan pendidikan. Pada kesempatan itu, Suwirta menjelaskan salah satu program yang telah dijalankan berupa layanan kesehatan online. “Jadi kami di Klungkung sudah punya call center untuk pelayanan kesehatan di 118. Jika ada yang sakit tinggal tekan nomor itu, petugas langsung menghubungi rumah sakit atau puskesmas terdekat untuk menjemput pasien,” beber Suwirta dengan bangga.

Selian Bupati dan walikota, dalam kesempatan itu hadir pula Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Bali, Kelompok Ahli Pembangunan Provinsi Bali, Pimpinan Instansi Vertikal, serta Pimpinan SKPD di lingkungan pemprov Bali. Menutup rapat pada pagi itu, Gubernur menginstruksikan SKPD terkait dan instansi vertikal untuk berkoordinasi mencari pemecahan masalah yang dipaparkan, serta selanjutnya akan megundang kembali secara khusus bupati dan walikota untuk rapat selanjutnya dalam waktu dekat. (DN - HuM)