Pemprov Bali Apresiasi Terbentuknya Majelis Utama Subak

Denpasar, Dewata News. Com - Wagub Ketut Sudikerta mengapresiasi terbentuknya Majelis Utama Subak Provinsi Bali yang akan segera dilantik dalam waktu dekat, di pertengahan Maret 2016. Dengan terbentuknya Sudikerta beerharap keberadaannya dapat menjadi forum bagi subak se-Bali untuk saling berkoordinasi dalam menyatukan pendapat-pendapat, pemikiran, dan rencana-rencana dalam membangun pertanian di Bali serta untuk melestarikan Subak. Karena dengan membangun secara bersama-sama akan dapat mempercepat tercapainya tujuan majunya pertanian di Bali. Demikian disampaikan Wagub Ketut Sudikerta saat menerima audensi rombongan Pengurus Majelis Utama Subak provinsi Bali terpilih di ruangan kerjanya, Rabu (24/2). 

“Saya menyambut positif terbentuknya lembaga ini, agar Subak memiliki forum untuk saling berkoordinasi dalam menyatukan pendapat-pendapat yang mungkin berbeda tiap Subak. Jika berjalan sendiri-sendiri tentu akan susah mencapai tujuan majunya pertanian di Bali secara keseluruhan,” tegas Sudikerta.

Terkait pelantikan pengurus terpilih sesuai kepercayaan Hindu yang dianut, Wagub Sudikerta menghimbau untuk menentukan hari yang baik agar proses pelantikan berjalan lancar, dan pengurus yang terpilih untuk pertama kalinya ini pun diberkati dalam menjalankan tugas-tugasnya. Untuk langkah awal suksesnya lembaga tersebut, Sudikerta meminta pengurus terpilih untuk menyusun AD/ART sebagai landasan hukum dan sebagai dasar dalam menjalankan tugas, membentuk Majelis Madya Tingkat Kabupaten dan Majelis Alit Tingkat Kecamatan, serta menyusun program kerja yang akan dilaksanakan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Sebagai dukungan terhadap kesuksesan pelantikan tersebut, Wagub Sudikerta berjanji akan membantu pembiayaian upacara pelantikan, membantu beberapa stel seragam bagi masing-masing pengurus, dan bantuan kendaraan dinas.

Lebih jauh Wagub Sudikerta berharap dengan terbentuknya forum ini, akan turut serta mendukung majunya sektor pertanian di Bali sehingga secara tidak langsung juga akan mendongkrak pendapatan daerah. Pertanian di Bali kedepannya harus menjadi sektor primer selain pariwisata, untuk menghindari hilangnya lapangan pekerjaan disaat terjadi hal-hal yang mengancam pariwisata Bali. Untuk itu menurutnya Pemprov sangat mendukung melalui berbagai pembangunan infrastruktur pertanian, pemberian bantuan sarana prasarana pertanian, peningkatan SDM dan bantuan permodalan. “Pemprov Bali sangat konsen terhadap kemajuan pertanian Bali, hal ini bisa dilihat melalui pembangunan waduk dan saluran irigasi, pemberian bantuan bibit, pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan petani, serta yang terpenting bantuan permodalan,” pungkas Sudikerta.

Hal senada disampaikan Kepala Dinas Pertanian Provinsi Bali, IB. Wisnuwardhana, yang menjelaskan Majelis ini dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2016 tentang Subak yang mengamanatkan Subak/Pekaseh dapat membentuk perkumpulan berupa majelis Utama Tingkat Provinsi, Majelis Madya Tingkat Kabupaten dan majelis Alit Tingkat Kecamatan. Hal ini menurutnya penting dalam rangka melestarikan Subak berdasarkan falsafah Tri Hita Karana dan dan memudahkan koordinasi antara Subak dengan SKPD terkait. 

Penanganan Subak di Bali saat ini pun menurutnya perlu ada perbaikan, karena adanya perbedaan pengawasan antara Subak basah yang penanganannya dibawah Dinas Kebudayaan Provinsi Bali dan Subak abian yang penanganannya dibawah Dinas Pendapatan Provinsi Bali. Kedepannya pengawasan terhadap Subak basah dan abian tidak dibedakan, dan dijadikan satu dibawah pengawasan Dinas Kebudayaan Provinsi Bali utuk memudahkan koordinasi.

Ketua Majelis terpilih, Gede Ketut Sanjiharta, menyatakan lembaga yang baru dibentuk tersebut siap untuk memajukan Subak dan pertanian di Bali yang sesuai dengan penjabaran program-program dari pemerintah. Untuk itu Ia mengaku tetap memohon petunjuk dan arahan dari dinas-dinas terkait di Pemprov Bali mengenai kegiatan yang patut dilaksanakan. Selain itu Ia juga menyampaikan pentingnya Perda alih fungsi lahan, untuk mengurangi pengalihan fungsi lahan di Bali yang saat ini menurutnya semakin tidak terkendali. (DN - HuM)