Ini! Permintaan Gubernur Pastika Ketika Hadiri Pemaparan Paslon Bupati/Walikota

Foto (c) by : Humas Pemprov Bali

Denpasar, Dewata News. Com - Bali ini kecil dan tidak punya sumber daya alam, sehingga persatuan dan kebersamaan antar wilayah harus membangun dan antar tingkatan pemerintahan. Untuk itu para Bupati/Walikota diminta agar tidak menjadi raja-raja kecil. Meski undang-Undang tidak mengatur konsep one island management bagi Bali, tetapi dengan kondisi kita seperti ini, penerapan konsep ini melalui koordinasi dan komunikasi yang intensif antar kepala daerah, akan mendorong pengelolaan pembangunan Bali lebih baik. 

Demikian harapan Gubernur Bali yang disampaikan dihadapan para calon kepala daerah dalam sambutannya saat menghadiri acara Paparan Paslon Peserta Pilkada Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota se-Bali terkait implementasi UU No.23 Tahun tentang Pemerintahan Daerah, di Ruang Rapat Wiswasabha Utama Kantor Gubernur, Selasa (1/12).

Pastika juga mengajak para calon apabila nantinya terpilih, agar ikut memikirkan Bali secara keseluruhan, dan tidak hanya memikirkan daerahnya sendiri. 

“Visi dan misi saudara-saudara sebagai Bupati/Walikota akan tercapai, apabila saudara menyadari bahwa kesuksesan program pembangunan yang saudara kelola sangat ditentukan oleh dukungan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Kalau saudara-saudara berpikiran sempit, dengan misi-misi sederhana dan bersifat lokal, mungkin saudara-saudara tidak peduli dengan hubungan hierarkis ini. Tetapi itu tidak boleh terjadi, Bupati/Walikota tidak boleh berpikiran sempit begitu, kasihan rakyat yang menjadi korban. Saya mengajak para calon kepala daerah, untuk memikirkan Bali kedepan, tidak hanya memikirkan kabupaten/kota-nya sendiri,” tegas Pastika

Pastika menyatakan paparan yang dilaksanakan oleh para pasangan calon (paslon) peserta pilkada tidak bermaksud untuk ‘menguji pemahaman’ para calon terhadap substansi dan implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, tetapi lebih pada upaya untuk mengetahui persepsi dan kesiapan para calon untuk mengimplementasikan UU tersebut apabila nantinya terpilih sebagai kepala daerah. UU tersebut diantaranya mengatur hubungan hierarkis, antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota, sehingga sebagai Gubernur selaku wakil pemerintah pusat di daerah, dirinya mengaku wajib memastikan seluruh tahapan Pilkada berjalan lancar, termasuk mengetahui komitmen dan kesiapan para paslon melaksanakan ketentuan tersebut.

Lebih jauh Gubernur Pastika berharap para calon kepala daerah sudah memiliki bayangan tugas dan tanggungjawab dalam tata pemerintahan sesuai hierarki, mengingat pembangunan kabupaten/kota membutuhkan dukungan kebijakan dan anggaran dari pemerintah diatasnya. Dan berdasarkan pengalaman yang terjadi selama ini, sangat banyak program pembangunan, baik program pusat maupun daerah yang tidak terintegrasi, yang akhirnya merugikan masyarakat. 

“Banyak program yang mubazir, banyak program yang tidak tepat sasaran, bahkan ada juga program yang tidak berjalan, yang semua itu karena kurang koordinasi dalam perencanaan dan pelaksanaannya,” ujar Pastika.

Acara yang mengundang seluruh paslon peserta pilkada tersebut hanya dihadiri oleh 7 paslon, yakni paslon I Made Sudiana dan I Nyoman Sutrisno peserta pilkada kabupaten Badung, I wayan Sarjana dan Komang Astawa Merta peserta pilkada kabupaten Tabanan, serta paslon Ida Bagus Brahmaputra dan Ketut Ridet peserta pilkada kabupaten Bangli. Sementara peserta pilkada kota Denpasar dihadiri 2 paslon, yakni paslon I Made Arjaya dan Anak Agung Rai Sunasri,serta paslon Ketut Resmiasa dan Ida Bagus Batu Agung Antara. Paslon pilkada kabupaten Karangasem pun dihadiri 2 paslon, yakni I Gusti Ayu Mas Sumantri dan I Wayan Artadipa, serta paslon I Made Sukerena dan I Komang Kisid. Dari paparan ketujuh paslon yang hadir, seluruhnya menyatakan apresiasi atas terselenggaranya acara tersebut, dan berkomitmen membangun komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah provinsi untuk selanjutnya berkoordinasi dengan pemerintah pusat. 

Komunikasi dan koordinasi yang dilaksanakan bertujuan untuk menyinergikan dan menyinkronkan berbagai program-program pembangunan yang tertuang dalam visi dan misi mereka apabila terpilih menjadi kepala daerah. Seperti disampaikan paslon Sukerena-Kisid yang hanya dihadiri oleh Sukerena, menyatakan pengalamannya selama menjabat sebagai Wakil Bupati Karangasem selama 5 tahun, hampir 80% bantuan yang direalisasikan berasal dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Hal tersebut menurutnya tidak bisa dipungkiri, jika dengan mengandalkan PAD tidak akan mungkin bisa terbangun Karangasem seperti saat ini. Kabupaten yang memeiliki banyak desa tertinggal pada tahun 2005, saat ini sudah jauh berkembang berkat campur tangan Pemprov Bali. 

Berbagai kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat Karangasem bisa terpenuhi melalui program-program yang dilaksanakan Pemprov Bali, diantaranya bantuan bedah rumah, program gerbangsadu, beasiswa miskin, dan bahkan rencana-rencana yang akan dibangun seperti SMK Bali Mandara serta Perguruan Tinggi Bali Mandara. Komunikasi dan koordinasi seperti itulah menurutnya yang perlu dibangun dan ditingkatkan oleh seluruh kabupaten/kota yang ada di Bali, sehingga kesejahteraan masyarakat Bali keseluruhan bisa tercapai. (DN - HuM)