Warga Tuntut Non Aktifkan Sadia Sebagai Kades Tunjung

  Anggota BPD Tunjung Nyoman Rawi

Buleleng, Dewata News.com — Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tunjung, Kecamatan Kubutambahan, Buleleng mengakomodir, sekaligus menindaklanjuti desakan tuntutan warga masyarakat agar segera me-“nonaktifkan” Made Sadia sebagai Kepala Desa, sementara yang bersangkutan menjalani proses hukum.

     Sebagai bukti ditindaklanjuti tuntutan masyarakat itu, BPD Tunjung melalui suratnya No. 02/BPD-TJG/X/2015, tertanggal 18 Oktober 2015 menyatakan, BPD Tunjung sepakat terkait dengan permasalahan hukum yang dihadapi oleh Perbekel Tunjung, menyerahkan sepenuhnya kepada pihak yang berwenang dan Pemerintah Kabupaten Buleleng sesuai dengan Undang-undang dan Peraturan yang berlaku.

     Salah seorang anggota BPD Tunjung, Nyoman Rawi menegaskan, BPD Tunjung tidak bisa memutuskan apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Namun demikian, BPD Tunjung hanya bisa memusyawarahkan apa yang menjadi aspirasi dari masyarakat itu, secara internal BPD Tunjung, dalam menyikapi tuntutan warga tersebut.

     ”Hasil keputusan rapat internal BPD Tunjung, akan menjadi bahan pertimbangan, untuk selanjutnya diteruskan ataupun disampaikan kepada Bupati Buleleng, pak Putu Agus Suradnyana, yang juga ditembuskan ke Ketua DPRD Buleleng, serta Camat Kubutambahan, sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan terhadap kondisi yang terjadi,” kata Nyoman Rawi usai konsultasi dengan seorang praktisi hukum di Jalan Mawar, Singaraja, Selasa (209/10) siang.

      Sembari menunjukkan surat hasil keputusan, berupa Berita Acara Rapat BPD Tunjung,dalam amplop, Nyoman Rawi siang itu akan menyampaikan kepada bupati dan DPRD Buleleng, karena keputusan nanti untuk me-“nonaktifkan” atau tidak Made Sadia sebagai Perbekel adalah kewenangan bupati.

      Terkait permasalahan kepemimpinan di Desa Tunjung, ia sangat mengharapkan segera mendapatkan keputusan pasti. Sebab menurutnya, jika keputusan ini tidak secepatnya mendapatkan kepastian, maka akan memunculkan perguncingan ditengah masyarakat dan khawatir menjadi permasalahan. ”Kami dari BPD Tunjung meminta pihak pemerintah segera mengambil keputusan yang pasti, agar tidak menimbulkan polemik, diktengah masyarakat,” imbuhnya.

     Dibalik desakan tuntutan masyarakat itu, BPD Tunjung menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah Kabupaten Buleleng. ”Apapun keputusan dari Bupati, masyarakat akan menerima, mau di-“nonaktifkan” atau bagaimana, sambil warga kami menunggu jalannya proses hukum. Sehingga, suasana di Desa kami menjadi kondusif,” jelas Rawi.

     Perlu diketahui, sebanyak 151 warga Desa Tunjung yang sempat menandatangani kesepakatan bersama, menuntut Perbekel Desa Tunjung, Made Sadia untuk di-“nonaktifkan” sementara waktu, sambil menunggu proses hukum di Persidangan, terkait kasus perbuatan tidak menyenangkan dan sewenang-wenang, karena menebang pohon Kepuh dan Nangka tanpa sepengetahuan pemiliknya yakni, Nyoman Legawa, dan kasusnya sudah dinyatakan P21 oleh Kejari Singaraja. (DN ~ TiR).—