Menurut Peneliti AS, Bali Rawan Gempa dan Tsunami

Yogjakarta, Dewata News.Com – Menurut Dolores Foley, PhD, seorang peneliti dari Amerika Serikat (AS), Bali rawan gempa dan tsunami. Hal itu ia ungkapkan dalam konferensi internasional bertajuk “Pengelolaan Pariwisata di Tengah Ancaman Risiko Bencana” yang digelar di Yogyakarta pada Senin (15/9).

     “Bali termasuk daerah berisiko kena tsunami tinggi dengan pantai dataran rendah, tetapi untungnya dilindungi oleh pulau Jawa dan Sumatera dari kejadian tsunami di Samudera Hindia tahun 2004,” ujar Dosen Perencanaan Wilayah dan Kota dari University of Hawaii, Amerika Serikat tersebut.

       Hal itu, menurutnya Foley, karena Bali berada di posisi “Cincin Api Pasifik” (Pacific’s Rings of Fire) bersama-sama dengan 28 daerah lainnya di Indonesia.

Wilayah lain yang berisiko terkena gempa dan tsunami tersebut di antaranya Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Lampung, Banten, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, Maluku Selatan, Biak, Yapen, Fak-fak, dan Balikpapan.

      Kesemua wilayah itu, menurut Foley, membutuhkan informasi tepat yang bersumber dari hasil penelitian akurat dalam mempersiapkan langkah-langkah antisipasi terhadap potensi bencana gempa dan tsunami. Terlebih-lebih bagi Bali, Yogyakarta, NTB dan NTT, yang tergolong destinasi wisata unggulan bagi Indonesia.

    

    Untuk mewujudkan hal itu, masih menurut Foley, dibutuhkan perencanaan, komunikasi efektif dan kemitraan antara masyarakat dan pengelola pariwisata.

    Hal senada juga disampaikan oleh Direktur Magister Studi Manajemen Bencana, Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof. Dr, Sudibyakto, M.S. Tiap kali bencana itu muncul, menurutnya, bisa memberikan dampak ekonomi cukup besar terutama bagi daerah yang ekonominya mengandalkan sektor pariwisata seperti Bali dan Yogyakarta.

    “Sektor ini sangat rentan terhadap persepsi publik karena alasan keselamatan dan kesehatan, sehingga membutuhkan strategi untuk mengurangi dampak risiko yang ditimbulkan,” ungkap Prof Sudibyakto dalam keterangan tertulisanya.

      Meski pemerintah telah membentuk badan yang khusus menangani penanggulangan bencana di tingkat pusat dan daerah, menurut Prof Sudibyakto, antisipasi dan mitigasi bencana untuk daerah yang menjadi tujuan wisata masih sangat kurang. Padahal, katanya, industri pariwisata di beberapa daerah saat ini menjadi salah satu sumber pendapatan dan penghasil devisa terutama bagi daerah yang minim sumber daya alam seperti di Yogyakarta dan Bali.

      Untuk mengurangi dampak kekhawatiran pengunjung terhadap ancaman risiko bencana, Sudibyakto menyarankan, upaya melakukan penilaian risiko dan pemasangan sistem peringatan dini risiko bencana menjadi sebuah keharusan. Hal itu bisa dilakukan oleh pemerintah, masyarakat lokal, dan pelaku industri pariwisata.

“Ini jauh lebih efektif ketimbang hanya mengandalkan proses pemulihan pascabencana,” imbuhnya,

Bencana gempa dan tsunami di Aceh tahun 2004 dan gempa bumi di Yogyakarta dan Jawa Tengah pada tahun 2006, menurutnya, menjadi pelajaran penting bagi semua pihak tentang pentingnya manajemen penanggulangan bencana.

“Keduanya menjadi bukti kita membutuhkan strategi pengurangan risiko bencana,” pungkas Prof Sudibyakto. (DN~PB).—