Pengamat Ekonomi Gede Sudibia mengingatkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar melakukan efisiensi terhadap biaya penyelenggaraan Pemilu 2014. Tantangan yang harus segera diselesaikan adalah menyangkut biaya pemilu agar dapat ditekan semurah mungkin. Hal itu penting karena pelaksanaan pemilu mulai dari pilkada hingga yang lainnya menyerap biaya yang sangat mahal. Biaya politik yang mahal itu menjadi stimulan kekuatan sehingga mereka yang memenangkan pilkada setelah menjabat akan berusaha mengembalikan biaya yang telah mereka keluarkan.
Seperti diberitakan Suluh Bali , kejadian semacam ini yang nantinya akan berujung tindak korupsi yang sekarang ini marak dilakukan dimana kasus ini sudah menyeret banyak nama besar pejabat petinggi Negara sehingga dapat merusak daya saing pasar yang sehat, mengancam keselamatan konsumen dan meningkatkan biaya usaha, pelayanan publik serta proyek infrastruktur.
Pemerintah melalui KPU dapat melakukan berbagai cara untuk menekan politik biaya tinggi antara lain mempersingkat masa kampanye, pembatasan pemasangan baliho serta memperketat aturan kemungkinan terjadinya manipulasi menjual “kursi“.
Gede Sudibia memberikan apresiasi terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 15 Tahun 2013 tentang Kampanye, yakni setiap parpol hanya dapat memasang satu baliho di setiap kelurahan di zona yang telah ditetapkan dan disepakati bersama.
No comments:
Post a Comment
Redaksi DEWATA NEWS menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan di DEWATA NEWS . Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Pembaca berhak melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. Redaksi DEWATA NEWS akan menilai laporan dan berhak memberi peringatan dan menutup akses terhadap pemberi komentar.
Terimakasih
www.dewatanews.com