Banyak Desa Belum Pakai Siskeudes, Gubernur Minta Dinas PMD Kabupaten/Kota Lebih ‘Greget’

Denpasar, Dewata News. Com - Momentum Rapat Kerja Evaluasi Program Pembangunan Semester II Tahun 2016 di Gedung Wiswa Sabha Utama Kantor Gubernur Bali, Rabu (1/3) dimanfaatkan Gubernur Bali Made Mangku Pastika untuk mengingatkan pimpinan daerah di Kabupaten/Kota se-Bali agar secara serius menunjukkan komitmennya mengentaskan kemiskinan. Ini menyusul laporan BPKP yang menilai kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) di Kabupaten/Kota belum maksimal. 

“Saya minta di’greget’kan kepala PMD nya masing-masing,” katanya. Gubernur Pastika merujuk istilah ‘greget’ yang sedang tren di kalangan anak muda.

Sebelumnya, ketika ditanya soal perkembangan dana Desa, Kepala Dinas PMD Provinsi Bali Ketut Lihadnyana mengatakan baru tiga Kabupaten/Kota, yakni Denpasar, Bangli dan Klungkung yang melaksanakan Siskeudes, sementara yang lainnya sudah tapi belum lengkap. Padahal, Siskeudes bermanfaat untuk efektivitas, akuntabilitas dan transparansi penggunaan Dana Desa. Menurutnya dengan Siskeudes, Kepala Desa tidak bisa serampangan menggunakan dana Desa. Apalagi penggunaan Siskeudes juga menjadi amanat UU dan perintah KPK.

Selain soal Siskeudes, peran Kepala Desa dalam pengentasan kemiskinan juga menjadi sorotan di rapat kerja. Gubernur menduga masih ada mark up angka kemiskinan di tingkat desa. Hal ini diperkuat data kemiskinan yang tidak sinkron antara data makro dan mikro. Sementara Kadis PMD Prov Bali Ketut Lihadnyana menemukan misalnya data-data calon penerima bedah rumah yang tak tepat sasaran. Begitu juga soal integrasi JKBM ke JKN. 

Kepala UPT JKMB Dinas Kesehatan Provinsi Bali IGA Mahadewi mengeluhkan masih lambatnya update data warga miskin yang didaftarkan untuk mendapat Kartu Indonesia Sehat (KIS) padahal kuota masih ada. Hal ini menanggapi pernyataan Gubernur yang mengatakan masih ada laporan warga yang kesulitan berobat karena kartu JKBM tak bisa dipakai lagi.

Sementara itu terkait dengan berpindahnya kewenangan SMA/SMK dari Pemkab/Kota ke Pemprov Bali, Gubernur Pastika punya agenda utama untuk menyeimbangkan mutu pendidikan di seluruh Bali. “Guru-guru di daerah terpencil itu ada yang dibayar cuma tiga ratus ribu per bulan, bagaimana mau mutunya bagus,” ujarnya. 

Oleh sebab itu ia meminta agar Dinas Pendidikan mengidentifikasi sekolah dengan mutu terendah. Ia menilai perlu ada insentif untuk sekolah dan guru-guru yang mengajar di daerah terpencil sehingga mutunya bisa meningkat untuk mengejar sekolah yang ada di kota.