Denpasar, dewatanews.com – Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta meminta Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) se-Bali memastikan setiap program perluasan akses keuangan benar-benar memberikan dampak terhadap peningkatan produktivitas usaha dan kesejahteraan masyarakat. Ia menegaskan, keberhasilan TPAKD tidak cukup diukur dari banyaknya kegiatan, tetapi harus terlihat dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan Giri Prasta saat menghadiri Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) TPAKD se-Provinsi Bali Tahun 2026 di Ruang Rapat Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Senin (16/11).
Menurut Giri Prasta, perluasan akses keuangan harus menjadi instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Bali yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan. Karena itu, sinergi antara pemerintah daerah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, industri jasa keuangan, akademisi, serta seluruh pemangku kepentingan perlu terus diperkuat.
Ia juga menekankan pentingnya memastikan akses pembiayaan menjangkau sektor-sektor produktif yang menjadi penopang perekonomian Bali, mulai dari usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pertanian, perikanan, industri kerajinan, perdagangan hingga pariwisata.
“Tujuan kita adalah bagaimana menyinergikan seluruh pemangku kepentingan untuk mengembangkan potensi dan memenuhi kebutuhan hidup masyarakat, mulai dari UMKM, pertanian, nelayan, pariwisata, dan sektor lainnya. Ini harus dievaluasi secara matang agar benar-benar memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Giri Prasta mengapresiasi komitmen OJK Provinsi Bali bersama seluruh pemangku kepentingan dalam memperluas akses layanan keuangan. Namun, ia mengingatkan bahwa kemudahan memperoleh pembiayaan harus diimbangi dengan peningkatan literasi keuangan, pemahaman terhadap risiko, serta perlindungan konsumen.
Menurutnya, masyarakat tidak hanya membutuhkan akses terhadap layanan keuangan formal, tetapi juga pengetahuan yang memadai agar mampu memanfaatkannya secara aman, bijak, dan produktif.
Untuk memperkuat pelaksanaan program TPAKD, Giri Prasta menyampaikan empat arahan strategis. Pertama, seluruh TPAKD diminta melakukan evaluasi program tahun 2026 secara objektif dan menyeluruh, dengan menitikberatkan pada capaian, manfaat, serta dampaknya terhadap masyarakat.
Kedua, memperkuat koordinasi dan sinergi antara TPAKD tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Praktik baik dari daerah yang berhasil menjalankan program diharapkan dapat dibagikan dan direplikasi dengan menyesuaikan karakteristik serta kebutuhan masing-masing wilayah.
Ketiga, mendorong pembiayaan produktif dan tepat sasaran, khususnya bagi UMKM, petani, nelayan, pelaku industri kerajinan, serta kelompok usaha produktif lainnya. Dukungan tersebut perlu disertai pendampingan, peningkatan kapasitas usaha, dan fasilitasi pemasaran agar usaha masyarakat dapat berkembang secara berkelanjutan.
Keempat, menyusun program kerja TPAKD tahun 2027 yang lebih terarah, terukur, dan berorientasi pada hasil. Setiap program harus memiliki sasaran, indikator keberhasilan, penanggung jawab, serta mekanisme pemantauan dan evaluasi yang jelas.
Giri Prasta berharap program TPAKD ke depan semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan tidak sekadar menjadi kegiatan seremonial. Dengan demikian, perluasan akses keuangan dapat berkontribusi langsung terhadap pertumbuhan usaha, penguatan ekonomi daerah, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Bali.
Sementara itu, Kepala OJK Provinsi Bali Parjiman memaparkan bahwa perekonomian Bali pada triwulan III tahun 2026 tumbuh sebesar 5,82 persen secara tahunan (year-on-year/yoy). Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang tercatat sebesar 5,47 persen.
Dari sisi sektor jasa keuangan, hingga September 2026, aset perbankan berdasarkan lokasi bank di Bali tercatat mencapai Rp247,46 triliun atau tumbuh 4,84 persen secara tahunan. Penyaluran kredit mencapai Rp126,90 triliun atau tumbuh 7,78 persen, sedangkan dana pihak ketiga (DPK) tercatat sebesar Rp217,02 triliun atau meningkat 4,21 persen. Adapun rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) berada pada level 2,34 persen.
Parjiman juga menyampaikan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Tahun 2026. Tingkat literasi keuangan masyarakat Bali tercatat sebesar 78,77 persen, lebih tinggi dibandingkan angka nasional sebesar 69,57 persen. Sementara itu, tingkat inklusi keuangan Bali mencapai 96,24 persen, melampaui angka nasional sebesar 93,53 persen.
Capaian tersebut menempatkan Bali pada peringkat ketiga nasional untuk literasi keuangan dan enam besar nasional untuk inklusi keuangan.
Dalam rangkaian Rakorda tersebut, OJK Provinsi Bali juga menyerahkan penghargaan kepada sejumlah TPAKD atas capaian kinerja, inovasi, dan komitmen dalam memperluas akses keuangan masyarakat.
TPAKD Provinsi Bali menerima penghargaan kategori Program Literasi Keuangan Terbaik. TPAKD Kota Denpasar meraih penghargaan kategori Program Implementasi KEJAR Terbaik, sedangkan TPAKD Kabupaten Badung memperoleh penghargaan kategori Program Dukungan UMKM Terbaik.
Menanggapi capaian tersebut, Giri Prasta berharap penghargaan dapat menjadi motivasi bagi seluruh TPAKD untuk terus meningkatkan kinerja, memperkuat kolaborasi, dan menghadirkan inovasi program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Ia kembali menegaskan bahwa keberhasilan TPAKD pada akhirnya harus tercermin dari semakin terbukanya akses pembiayaan produktif, berkembangnya usaha masyarakat, serta meningkatnya kesejahteraan masyarakat Bali.

No comments:
Post a Comment
Redaksi DEWATA NEWS menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan di DEWATA NEWS . Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Pembaca berhak melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. Redaksi DEWATA NEWS akan menilai laporan dan berhak memberi peringatan dan menutup akses terhadap pemberi komentar.
Terimakasih
www.dewatanews.com