Pengadaan Barang dan Jasa Rawan Korupsi, Integritas Pejabat Jadi Kunci

Denpasar, dewatanews.com – Pengadaan barang dan jasa (PBJ) pemerintah menjadi salah satu sektor yang rentan terhadap praktik korupsi. Karena itu, peningkatan kompetensi dan penguatan integritas pejabat pengadaan dinilai menjadi kunci untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta bebas dari penyimpangan.

Penegasan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali, Dewa Made Indra, dalam sambutan tertulis yang dibacakan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Bali, Luh Ayu Aryani, pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dan Seminar Nasional Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia (IFPI) di Ballroom Grand Santhi Hotel, Denpasar, Kamis (12/11).

Menurut Sekda, pengadaan barang dan jasa pemerintah tidak boleh lagi dipandang sebatas proses administratif untuk memenuhi kebutuhan instansi dan merealisasikan anggaran. Lebih dari itu, pengadaan harus menjadi instrumen strategis pembangunan yang mampu menciptakan nilai tambah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat daya saing, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional.

Ia menilai, tantangan pengadaan pemerintah semakin kompleks seiring besarnya alokasi anggaran pembangunan, pesatnya perkembangan teknologi digital, serta meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik.

“Publik menuntut proses pengadaan yang semakin efektif, efisien, transparan, dan akuntabel,” demikian petikan sambutan Sekda yang dibacakan Luh Ayu Aryani.

Menghadapi tantangan tersebut, peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) pengadaan menjadi hal yang tidak dapat ditawar. Pejabat pengadaan dituntut memiliki kompetensi teknis, profesionalisme, serta kemampuan beradaptasi dengan perkembangan teknologi.

Selain kompetensi, aspek integritas juga menjadi perhatian utama. Sekda mengingatkan bahwa potensi penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa dapat terjadi pada berbagai tahapan, mulai dari perencanaan, pembayaran, hingga serah terima barang.

Untuk menekan risiko tersebut, diperlukan penguatan tata kelola pengadaan melalui penyederhanaan regulasi, penguatan kelembagaan unit kerja pengadaan barang dan jasa yang bersifat permanen, peningkatan profesionalisme SDM, serta optimalisasi sistem informasi dan pengadaan berbasis elektronik.

Namun, seluruh instrumen tersebut harus diimbangi dengan integritas aparatur yang kuat.

“Peningkatan integritas memegang peranan penting. Karena sebagus apa pun regulasi, kelembagaan, dan sistem informasi yang diterapkan, penyimpangan tetap berpeluang terjadi jika integritas pelaku pengadaan masih rendah,” tegasnya.

Pada kesempatan itu, Sekda juga mengapresiasi keberadaan IFPI sebagai organisasi profesi yang menaungi pejabat fungsional pengadaan. IFPI diharapkan menjadi wadah strategis untuk meningkatkan kompetensi, memperkuat profesionalisme, membangun integritas, serta mendorong kontribusi nyata anggotanya bagi pembangunan dan peningkatan pelayanan publik.

Sementara itu, Ketua Umum IFPI, Deby Sandra, mengingatkan para pejabat pengadaan agar tidak hanya memahami regulasi, tetapi juga menerapkannya secara konsisten dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab.

“Jalankan tugas sesuai aturan agar ada hasil serta kontribusi bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Deby juga berharap IFPI terus berkembang menjadi organisasi profesi yang kuat dan memberikan manfaat nyata bagi anggota maupun masyarakat. Menurutnya, keberhasilan organisasi tidak semata-mata diukur dari banyaknya kegiatan yang diselenggarakan, tetapi dari dampak nyata yang dihasilkan bagi peningkatan kapasitas anggota dan kemajuan pembangunan.

Senada dengan itu, Dewan Pengawas IFPI, Roni Dwi Susanto, berharap Rakernas dapat menghasilkan keputusan dan program kerja yang realistis, implementatif, serta memberikan manfaat bagi anggota dalam meningkatkan kualitas dan profesionalisme pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Rakernas dan Seminar Nasional IFPI berlangsung selama dua hari. Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan pelantikan pengurus Dewan Pengurus Wilayah (DPW) IFPI Bali, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jambi, dan Kalimantan Timur.

Selain itu, kegiatan tersebut menjadi momentum peringatan HUT ke-3 DPW IFPI Bali sekaligus memperkuat sinergi antaranggota organisasi profesi pengadaan barang dan jasa dari berbagai daerah di Indonesia.