13 Pegawai Pemkab Buleleng Terindikasi Positif Narkoba, Pemkab Siapkan Pembinaan dan Sanksi - Dewata News

Breaking News

Gold Ads (1170 x 350)

11/11/26

13 Pegawai Pemkab Buleleng Terindikasi Positif Narkoba, Pemkab Siapkan Pembinaan dan Sanksi


Buleleng, dewatanews.com – Sebanyak 13 pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng terindikasi positif narkoba berdasarkan hasil tes urine Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Buleleng. Meski demikian, belasan pegawai tersebut tidak serta-merta diberhentikan. Pemkab Buleleng masih mengkaji bentuk pembinaan dan sanksi yang akan diberikan sesuai kondisi masing-masing pegawai.

Sekretaris Daerah (Sekda) Buleleng, Gede Suyasa, Rabu (11/11) mengatakan penanganan terhadap para pegawai tersebut saat ini masih berproses di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Buleleng.

Dari total 13 pegawai yang terindikasi positif, lima orang telah lebih dahulu diajukan untuk menjalani proses pemeriksaan. Sementara pegawai lainnya masih dalam tahap analisis sebelum dibahas oleh Badan Pertimbangan Kepegawaian (Bapek).

“Yang tahap satu baru lima orang yang diajukan, kemudian ada temuan lagi. Nah, sisanya ini masih dianalisis lebih lanjut untuk dibahas di Bapek, mungkin minggu depan,” ujarnya.

Suyasa juga mengungkapkan, terdapat satu tenaga kerja di RSUD Buleleng yang turut terindikasi positif narkoba dan telah diberhentikan oleh direktur rumah sakit. Namun, tenaga tersebut bukan berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

“Yang bersangkutan direkrut melalui mekanisme kerja sama atau MOU oleh RSUD yang berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD),” ungkapnya.

Sementara itu, penanganan terhadap pegawai berstatus PNS maupun PPPK masih menunggu hasil pembahasan Bapek.

Suyasa menegaskan, pegawai yang terindikasi positif narkoba berdasarkan hasil tes urine tidak serta-merta dapat disamakan dengan pegawai yang telah tersangkut kasus pidana narkotika. Karena itu, Pemkab Buleleng akan melihat kondisi dan kasus masing-masing pegawai sebelum menentukan langkah penanganan.

Menurutnya, sanksi disiplin kepegawaian memiliki sejumlah tingkatan. Bentuk sanksi yang dapat dijatuhkan antara lain penundaan kenaikan gaji, penurunan pangkat, hingga pembebasan dari jabatan. Adapun pemberhentian merupakan salah satu bentuk sanksi paling berat.

Dengan demikian, keputusan terhadap 13 pegawai tersebut masih menunggu proses pemeriksaan dan pertimbangan Bapek, termasuk penentuan bentuk pembinaan maupun sanksi disiplin yang sesuai dengan ketentuan kepegawaian.

No comments:

Post a Comment

Redaksi DEWATA NEWS menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan di DEWATA NEWS . Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Pembaca berhak melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. Redaksi DEWATA NEWS akan menilai laporan dan berhak memberi peringatan dan menutup akses terhadap pemberi komentar.

Terimakasih
www.dewatanews.com