Gubernur Koster Gelar Psikotes 40 Pejabat Eselon II, Ingin Petakan Karakter dan Kepemimpinan, Bukan Sekadar Portofolio

Denpasar, dewatanews.com – Gubernur Bali Wayan Koster ingin memastikan jabatan strategis di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali diisi oleh pejabat yang memiliki kompetensi profesional, karakter yang tepat, dan kemampuan kepemimpinan yang kuat. Untuk itu, Koster menggelar psikotes bagi 40 pejabat pimpinan tinggi pratama atau Eselon II guna memperoleh gambaran utuh mengenai profil personal masing-masing pejabat, bukan sekadar mengandalkan portofolio dan hasil penilaian manajemen talenta.

Psikotes tersebut berlangsung di Ruang Sidang Prof. dr. I Goesti Ngoerah Gde Ngoerah, Lantai 4, Gedung Fakultas Kedokteran Universitas Udayana (Unud), Kampus Sudirman, Denpasar, mulai pukul 09.00 hingga 12.00 WITA.

Koster menegaskan, pelaksanaan psikotes bukan bertujuan mencari-cari kesalahan ataupun menjadi dasar otomatis untuk mencopot pejabat dari jabatannya. Sebaliknya, langkah ini dilakukan untuk memperoleh pemetaan karakteristik personal yang lebih komprehensif sebagai bahan pertimbangan dalam pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia di lingkungan Pemprov Bali.

“Terima kasih telah mengikuti tes psikotes ini. Saya ingin mendapatkan gambaran profil karakteristik personal seluruh pejabat Eselon II,” ujar Koster.

Menurut Koster, penilaian melalui mekanisme manajemen talenta selama ini dinilai belum sepenuhnya memberikan gambaran yang sesuai dengan ekspektasi dan kondisi di lapangan. Dalam proses pengisian jabatan Eselon II, III, dan IV, ia mengaku belum pernah bertemu langsung dengan seluruh pejabat yang bersangkutan sehingga penilaian promosi jabatan selama ini lebih banyak bertumpu pada portofolio.

Padahal, menurutnya, portofolio belum tentu mampu menggambarkan kompetensi, karakter, dan kapasitas kepemimpinan seseorang secara utuh.

“Karena itu saya buat tes ini agar saya mendapatkan gambaran lebih personal yang lebih utuh. Saya ingin jabatan ini betul-betul diisi oleh kompetensi yang profesional dan kepemimpinan yang tepat,” tegasnya.

Karakter Pejabat Dinilai Berpengaruh terhadap Kinerja Organisasi

Koster menilai pejabat Eselon II memiliki posisi strategis karena menjadi pimpinan perangkat daerah sekaligus ujung tombak pelaksanaan program dan kebijakan gubernur. Karena itu, kemampuan teknis saja tidak cukup. Karakter personal dan gaya kepemimpinan juga dinilai berpengaruh terhadap perilaku, kualitas pengambilan keputusan, serta iklim kerja di lingkungan organisasi.

Ia menjelaskan, karakter seseorang dapat membawa dampak positif maupun negatif, bergantung pada kecenderungan yang lebih dominan. Hal tersebut pada akhirnya turut memengaruhi kinerja individu, hubungan ant pegawai, dan ekosistem kerja di masing-masing perangkat daerah.

Atas dasar itu, hasil psikotes diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai profil pejabat sehingga penempatan dan pengembangan kepemimpinan dapat dilakukan secara lebih tepat.

Meski demikian, Koster memastikan hasil psikotes bersifat rahasia dan tidak akan disebarluaskan kepada publik.

“Hasilnya tidak disebarluaskan. Ini bukan berarti akan dicopot dari jabatan, meskipun saya dapat gambaran ke depannya kalau kinerjanya tidak bagus, apalagi ini Eselon II,” jelasnya.

Minta Pejabat Lebih Responsif dan Terukur

Selain pemetaan karakter, Koster juga mengingatkan seluruh pejabat agar terus meningkatkan kinerja dengan menjalankan program sesuai matriks yang telah ditetapkan serta berpedoman pada tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing.

Ia menekankan bahwa aparatur sipil negara (ASN) tidak cukup hanya bekerja secara sistematis, tetapi juga harus memahami standar kinerja yang baik, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, dan mampu menerjemahkan kebijakan menjadi pelaksanaan yang tepat sasaran.

“Bukan hanya sistematis dalam bekerja, tapi memahami kinerja yang baik sebagai Aparatur Sipil Negara. Harus lebih responsif dan lebih tepat dalam mengerjakan kebijakan ke depannya,” imbuh Koster.

Pelaksanaan psikotes ini merupakan hasil kerja sama Fakultas Kedokteran Universitas Udayana dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Provinsi Bali. Kegiatan tersebut ditujukan untuk mendukung kesejahteraan kerja dan peningkatan kinerja ASN melalui pemetaan profil psikologis pejabat eksekutif.

Melalui langkah ini, Pemprov Bali diharapkan dapat memperkuat kualitas kepemimpinan birokrasi sekaligus memastikan pelaksanaan program pemerintahan berjalan lebih profesional, efektif, dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.