Gubernur Koster Dorong APBN Perkuat Infrastruktur Bali: “Kebutuhannya Berdimensi Nasional”

Denpasar, dewatanews.com — Gubernur Bali Wayan Koster meminta dukungan pemerintah pusat diperkuat untuk pembangunan infrastruktur strategis di Bali. Menurutnya, kebutuhan infrastruktur Bali tidak semata-mata untuk kepentingan daerah, tetapi berkaitan langsung dengan posisi Bali sebagai destinasi pariwisata internasional sekaligus salah satu penyumbang devisa terbesar bagi Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Koster saat menerima kunjungan kerja Badan Anggaran (Banggar) DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Banggar DPR RI Syarief Abdullah Alkadrie di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Jumat (2/10).

Koster mengapresiasi kunjungan tersebut karena menjadi momentum untuk menyampaikan secara langsung karakteristik, kebutuhan, serta tantangan pembangunan Bali kepada DPR RI, khususnya terkait dukungan Transfer ke Daerah (TKD) dan APBN.

Menurut Koster, Bali memiliki karakter pembangunan yang berbeda dengan daerah lainnya. Bali merupakan satu kesatuan wilayah yang mengintegrasikan alam, manusia, dan kebudayaan. Pembangunan Bali pun dijalankan dengan prinsip “1 Pulau, 1 Pola, dan 1 Tata Kelola”, sejalan dengan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali.

Karena itu, kebutuhan pembangunan Bali, kata Koster, tidak cukup dihitung berdasarkan jumlah penduduk dan luas wilayah. Beban Bali sebagai destinasi pariwisata internasional juga harus menjadi pertimbangan dalam menentukan dukungan pembangunan.

Sepanjang 2025, Bali menerima sekitar 16,3 juta kunjungan wisatawan, terdiri atas sekitar 7,05 juta wisatawan mancanegara dan 9,28 juta wisatawan domestik. Sementara pada 2024, devisa pariwisata Bali tercatat sekitar Rp176 triliun, atau sekitar 55 persen dari total devisa pariwisata Indonesia yang mencapai Rp319,9 triliun.

“Kontribusi yang besar ini tentu harus diikuti dengan dukungan pembangunan yang memadai. Bali membutuhkan infrastruktur yang mampu menjaga kualitas pariwisata sekaligus memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat,” ujar Koster.

Infrastruktur Bali Hadapi Beban Pariwisata

Koster mengatakan pertumbuhan pariwisata harus diimbangi dengan peningkatan kapasitas infrastruktur. Mulai dari jalan dan transportasi publik, air bersih, pengelolaan sampah, energi, pelabuhan, hingga infrastruktur pendukung lainnya.

Bali saat ini masih menghadapi sejumlah persoalan, antara lain kemacetan, keterbatasan transportasi publik dan air bersih, persoalan sampah, serta kesenjangan pembangunan antara kawasan Bali Selatan atau Sarbagita dengan wilayah Bali lainnya.

Atas kondisi tersebut, Koster berharap alokasi TKD untuk Bali dapat ditingkatkan, terutama untuk mendukung pembangunan infrastruktur strategis yang memiliki kepentingan nasional.

“Kami menyampaikan harapan agar alokasi transfer ke daerah untuk Bali dapat ditingkatkan, khususnya untuk mendukung pembangunan infrastruktur strategis. Kebutuhan pembangunan infrastruktur Bali memiliki dimensi nasional, bukan hanya kepentingan daerah,” tegasnya.

Sejumlah proyek yang dinilai membutuhkan dukungan APBN antara lain pembangunan dan peningkatan jalan nasional serta konektivitas antarkawasan, konektivitas Singaraja–Mengwi, Jalan Lingkar Bali, Klungkung–Karangasem, Karangasem–Buleleng, serta konektivitas Nusa Penida dan jembatan Nusa Ceningan–Nusa Lembongan.

Dukungan juga diperlukan untuk pengembangan infrastruktur pelabuhan dan angkutan logistik di Celukan Bawang, Sangsit, Amed, dan Gunaksa.

Selain konektivitas, Koster menyoroti kebutuhan penyediaan air bersih melalui SPAM Telagawaja, Bendungan Sidan, dan Bendungan Titab, pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir, serta pengembangan energi bersih.

Menurutnya, pembangunan tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas lingkungan sekaligus mewujudkan pariwisata Bali yang berkualitas dan berkelanjutan.

Dorong Pemerataan Ekonomi hingga Bali Utara, Timur, Tengah dan Barat

Koster juga menekankan bahwa pembangunan infrastruktur harus mampu mendorong pemerataan pusat pertumbuhan ekonomi di seluruh Bali, sehingga aktivitas ekonomi tidak terus terkonsentrasi di kawasan Bali Selatan.

“Pembangunan konektivitas Bali Utara, Bali Timur, Bali Tengah, dan Bali Barat menjadi sangat penting untuk menciptakan pemerataan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru,” ujarnya.

Ia menegaskan pembangunan pariwisata Bali tidak diarahkan semata-mata untuk mengejar peningkatan jumlah kunjungan wisatawan.

“Kita tidak hanya ingin mengejar jumlah wisatawan, tetapi ingin membangun pariwisata yang berkualitas, berdaya saing, bermartabat, dan berkelanjutan,” imbuhnya.

Banggar DPR RI: Bukan Sekadar Soal Penurunan Transfer

Sementara itu, Wakil Ketua Banggar DPR RI Syarief Abdullah Alkadrie mengatakan kunjungan kerja tersebut dilakukan untuk menghimpun masukan, saran, dan rekomendasi terkait kebijakan penerimaan serta pengalokasian Transfer ke Daerah dalam APBN.

Syarief juga menampik anggapan bahwa terjadi penurunan alokasi transfer dari pemerintah pusat kepada daerah. Menurutnya, sebagian anggaran kini dialokasikan melalui berbagai program strategis nasional yang manfaatnya tetap dirasakan oleh daerah.

Ia mencontohkan dukungan pembiayaan PPPK paruh waktu serta pembangunan infrastruktur melalui mekanisme Instruksi Presiden (Inpres).

“Sebenarnya bukan penurunan. Banyak anggaran transfer yang sekarang digunakan untuk program-program nasional yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Contohnya, kewenangan daerah seperti PPPK paruh waktu sebagian besar ditanggung oleh pusat secara bertahap,” jelasnya.

Banggar DPR RI turut mengapresiasi paparan Gubernur Bali mengenai karakteristik, potensi, dan tantangan pembangunan Bali.

Bali dinilai memiliki posisi strategis bagi perekonomian nasional, terutama melalui sektor pariwisata. Karena itu, keberlanjutan pariwisata Bali dinilai tidak terlepas dari kualitas lingkungan, infrastruktur, pelayanan publik, serta kelestarian budaya.

Dukungan terhadap pembangunan infrastruktur pun menjadi salah satu bagian penting untuk memastikan Bali tetap mampu menjadi destinasi pariwisata yang berkualitas, berdaya saing, dan berkelanjutan.