Tabanan, dewatanews.com – Pemerintah Kabupaten Tabanan menerima hibah Barang Milik Negara (BMN) eks barang rampasan negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI berupa tanah seluas 2.000 meter persegi di Desa Marga. Aset tersebut akan dioptimalkan untuk mendukung pembangunan serta memberikan manfaat bagi masyarakat.
Serah terima hibah berlangsung di Graha Sewaka Dharma, Gedung Pelayanan Publik Pemerintah Kota Denpasar, Selasa (6/10). Bupati Tabanan, Dr. I Komang Gede Sanjaya, S.E., M.M., hadir langsung dalam kegiatan tersebut bersama Direktur Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti dan Eksekusi KPK RI Mungki Hadipratikto, Wakil Wali Kota Denpasar, Ketua Komisi II DPRD Kota Denpasar, unsur Forkopimda Kota Denpasar, serta jajaran perangkat daerah terkait.
Bupati Sanjaya menyampaikan apresiasi kepada KPK RI atas kepercayaan yang diberikan kepada Pemkab Tabanan. Menurutnya, hibah tersebut tidak sekadar menjadi proses administrasi pengalihan aset, tetapi juga mencerminkan sinergi antara lembaga penegak hukum dan pemerintah daerah dalam memastikan aset negara dapat memberikan manfaat bagi kepentingan publik.
“Kami atas nama Pemerintah Daerah dan seluruh masyarakat Kabupaten Tabanan menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia yang telah memberikan kami hibah tanah seluas 2.000 meter persegi di Desa Marga,” ujar Sanjaya.
Ia menegaskan, Pemkab Tabanan akan mengelola dan memanfaatkan aset tersebut secara optimal agar memberikan nilai tambah bagi daerah. Dengan karakteristik Tabanan yang memiliki potensi besar di sektor pertanian, lahan tersebut dinilai memiliki peluang untuk dikembangkan guna mendukung penguatan sektor pertanian sekaligus ketahanan pangan daerah.
Sanjaya juga menekankan pentingnya optimalisasi aset daerah, terutama di tengah keterbatasan ruang fiskal pemerintah daerah. Melalui pengelolaan aset yang terdata dan terukur, aset yang belum produktif akan terus diupayakan agar mampu memberikan manfaat, baik melalui pengelolaan secara mandiri maupun kerja sama dengan pihak ketiga sesuai ketentuan yang berlaku.
“Kami akan berkomitmen penuh untuk mengelola, merawat, dan memaksimalkan seluruh aset hibah ini agar dapat berdaya guna secara optimal, terintegrasi, dan tepat sasaran,” tegasnya.
Sementara itu, Direktur Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti dan Eksekusi KPK RI Mungki Hadipratikto menjelaskan, barang rampasan negara pada prinsipnya terlebih dahulu diupayakan untuk diselesaikan melalui mekanisme lelang.
Namun, apabila aset tidak laku dilelang atau terdapat kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, aset tersebut dapat dikelola melalui mekanisme lain sesuai ketentuan, salah satunya pemindahtanganan kepada pemerintah daerah.
Mekanisme tersebut diharapkan memastikan aset negara tidak berhenti sebagai barang yang tidak produktif, tetapi dapat dimanfaatkan untuk mendukung kepentingan pemerintahan dan memberikan manfaat seluas-luasnya bagi masyarakat.
Sanjaya berharap serah terima hibah tersebut menjadi momentum untuk semakin memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Pemkab Tabanan, lanjutnya, berkomitmen menjaga, mengelola, dan memanfaatkan aset tersebut secara bertanggung jawab sebagai bagian dari upaya mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat menuju Tabanan Era Baru, Tabanan yang Aman, Unggul, dan Madani (AUM).

No comments:
Post a Comment
Redaksi DEWATA NEWS menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan di DEWATA NEWS . Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Pembaca berhak melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. Redaksi DEWATA NEWS akan menilai laporan dan berhak memberi peringatan dan menutup akses terhadap pemberi komentar.
Terimakasih
www.dewatanews.com