Ny. Putri Koster Dorong Kader Posyandu Peka Persoalan Warga

Bangli, dewatanews.com — Posyandu kini tak lagi sekadar tempat pelayanan kesehatan. Perannya diperluas menjadi ujung tombak dalam mendeteksi berbagai persoalan masyarakat melalui enam bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM). Karena itu, kader Posyandu dituntut lebih peka, aktif, dan proaktif membaca kebutuhan warga di lingkungannya.

Pesan tersebut disampaikan Ketua Tim Pembina (TP) Posyandu Provinsi Bali, Ny. Putri Suastini Koster, saat melaksanakan aksi sosial “Membina dan Berbagi” di dua lokasi di Kabupaten Bangli, Rabu (2/9).

Dalam kegiatan tersebut, sebanyak 104 kader Posyandu menerima bantuan sekaligus mendapatkan penguatan pemahaman mengenai transformasi Posyandu dan perluasan perannya dalam memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat.

Aksi sosial diawali di Wantilan Pura Dalem Gede Sala, Desa Abuan, Kecamatan Susut, dengan melibatkan 50 kader dari enam Posyandu. Kegiatan kemudian dilanjutkan di Wantilan Pura Puseh Desa Adat Bebalang, Kelurahan Bebalang, Kecamatan Bangli, yang diikuti 54 kader dari lima Posyandu.

Sebagai bentuk apresiasi atas pengabdian para kader, masing-masing menerima bantuan berupa 30 kilogram beras, dua krat telur, dan dua kotak susu dari Ny. Putri Koster.

Namun, bantuan tersebut bukan satu-satunya pesan yang dibawa dalam kegiatan “Membina dan Berbagi”. Ny. Putri Koster menekankan pentingnya perubahan cara pandang kader seiring transformasi Posyandu.

“Posyandu sekarang tidak hanya tentang kesehatan. Ada enam bidang SPM yang menjadi cakupan Posyandu,” tegasnya.

Enam bidang tersebut meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, serta sosial.

Untuk memudahkan kader mengingat cakupan tersebut, Ny. Putri Koster memperkenalkan singkatan P3K ST, yakni Pendidikan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Kesehatan, Sosial, serta Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat.

Menurutnya, perluasan peran tersebut harus diikuti dengan meningkatnya kepekaan kader terhadap persoalan warga. Kader diharapkan tidak hanya menunggu laporan, tetapi mampu mengenali persoalan yang muncul di lingkungan masing-masing dan membantu menghubungkan masyarakat dengan layanan pemerintah yang dibutuhkan.

“Misalnya, ada warga yang kesulitan melanjutkan pendidikan anak. Kader Posyandu bidang pendidikan bisa memfasilitasi dan berkoordinasi dengan perbekel setempat,” ucapnya.

Untuk pendidikan tinggi, Ny. Putri Koster juga menginformasikan adanya Program 1 Keluarga 1 Sarjana dari Pemerintah Provinsi Bali yang dapat dimanfaatkan masyarakat sesuai persyaratan yang berlaku.

“Kalau memang memenuhi syarat, bisa diarahkan ke program ini,” imbuhnya.

Kepekaan yang sama, lanjutnya, juga diperlukan dalam mendeteksi persoalan ketenteraman dan ketertiban di lingkungan masyarakat. Jika menemukan kasus seperti pencurian, kader dapat mencatat dan meneruskan informasi tersebut kepada pihak terkait sesuai kewenangannya.

Dengan pola tersebut, kader Posyandu diharapkan mampu menjadi penghubung antara persoalan yang ditemukan di masyarakat dengan pelayanan pemerintah yang diperlukan.

370 Posyandu di Bangli

Ketua TP Posyandu Kabupaten Bangli, Ny. Sariasih Sedana Arta, mengapresiasi pelaksanaan aksi sosial “Membina dan Berbagi” di wilayahnya.

Ia menyebutkan, saat ini terdapat 370 Posyandu yang tersebar di 68 desa dan empat kelurahan di Kabupaten Bangli.

Menurutnya, sosialisasi mengenai transformasi Posyandu perlu terus dilakukan secara intensif. Pasalnya, Posyandu yang selama ini lebih dikenal masyarakat sebagai layanan kesehatan kini memiliki cakupan yang jauh lebih luas melalui enam bidang SPM.

Ny. Sariasih bersama jajaran TP Posyandu Kabupaten Bangli menyatakan siap mendukung penguatan peran tersebut agar transformasi Posyandu dapat berjalan optimal hingga tingkat masyarakat.

Sementara itu, Pengarah TP Posyandu Provinsi Bali, Putu Anom Agustina, menekankan pentingnya membangun pemahaman kader hingga tingkat banjar.

Menurutnya, perluasan cakupan Posyandu menjadi enam SPM akan terasa rumit apabila kader belum memahami posisi dan tugasnya.

“Transformasi Posyandu pada prinsipnya bertujuan mendekatkan pelayanan dasar pemerintah kepada masyarakat,” jelasnya.

Karena itu, kader diharapkan mampu mengenali dan mendata kebutuhan maupun persoalan masyarakat untuk kemudian diteruskan melalui jalur koordinasi yang tepat.

“Sehingga masyarakat lebih mudah mendapatkan layanan yang mereka butuhkan. Mari jadikan Posyandu sebagai pusat pelayanan dasar terpadu yang responsif dan berbasis data,” ujarnya.

Anom Agustina sekaligus mengingatkan bahwa kader Posyandu bukan eksekutor seluruh layanan dalam enam SPM. Peran kader adalah mencatat dan mendata persoalan yang ditemukan di masyarakat, kemudian menyampaikannya kepada kelian banjar untuk diteruskan kepada perbekel hingga jenjang pemerintahan berikutnya sesuai kewenangan masing-masing.

Melalui aksi sosial “Membina dan Berbagi”, TP Posyandu Provinsi Bali pun tak hanya memberikan apresiasi kepada para kader, tetapi juga memperkuat pemahaman tentang posisi strategis Posyandu sebagai penghubung antara kebutuhan masyarakat dan pelayanan dasar pemerintah.

Dengan kader yang semakin peka, responsif, serta memahami alur koordinasi, transformasi Posyandu diharapkan tidak berhenti pada perubahan nomenklatur, tetapi benar-benar menghadirkan pelayanan dasar yang lebih dekat dan mudah dijangkau masyarakat.