Gandeng PT KAI, Pemkab Badung Siapkan Trem Hubungkan Bandara–Kuta hingga Canggu

Denpasar, dewatanews.com — Kemacetan di kawasan Bali Selatan kembali mendorong pemerintah menyiapkan solusi transportasi massal. Pemerintah Provinsi Bali, Pemerintah Kabupaten Badung, dan PT Kereta Api Indonesia (Persero) resmi menggandengkan langkah untuk mengembangkan moda transportasi trem yang nantinya menghubungkan Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Kuta, Legian, Seminyak hingga Canggu.

Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan Naskah Kesepakatan Bersama (NKB) rencana pengembangan perkeretaapian di Kabupaten Badung, Selasa (1/9), di Ruang Kertha Sabha, Rumah Jabatan Gubernur Bali.

Penandatanganan dilakukan Gubernur Bali Wayan Koster, Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa, dan Direktur Utama PT KAI Bobby Rasyidin.

Rencana pembangunan trem ini merupakan bagian dari Bali Low Emission Zone Initiative (BLEZI) yang diproyeksikan menjadi salah satu solusi mengurai kemacetan sekaligus mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi.

Total trase yang direncanakan mencapai 13,1 kilometer dan akan dibangun dalam dua tahap

Fase 1A akan menghubungkan Bandara Ngurah Rai–Legian sepanjang 6,6 kilometer, dengan target operasi komersial pada kuartal IV 2028. Selanjutnya, Fase 1B akan melanjutkan rute Legian–Seminyak–Canggu sepanjang 6,5 kilometer, yang ditargetkan beroperasi pada kuartal I 2031.

Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa mengatakan penandatanganan kesepakatan ini menjadi langkah awal yang penting. Selanjutnya, Pemkab Badung bersama PT KAI akan menindaklanjuti kerja sama tersebut melalui perjanjian kerja sama dan studi kelayakan (Feasibility Study).

“Trase trem perlu dikaji secara komprehensif agar tidak hanya menjadi solusi mobilitas, tetapi juga terintegrasi dengan pengembangan jaringan jalan dan kawasan pariwisata Badung,” ujar Adi Arnawa.

Menurutnya, pengembangan transportasi massal tidak seharusnya berhenti pada koridor Kuta hingga Canggu. Ia juga mendorong konektivitas trem diperluas dari Nusa Dua menuju Uluwatu, Bandara Ngurah Rai, hingga kawasan Kuta.

“Harapannya akan terbangun transportasi publik massal dalam bentuk trem sehingga menjadi pilihan masyarakat untuk berkunjung ke destinasi pariwisata sekaligus mengatasi kemacetan dan pertumbuhan kendaraan pribadi,” katanya.

Sementara itu, Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan persoalan kemacetan harus segera ditangani karena dapat mempengaruhi keberlanjutan ekosistem pariwisata Bali.

Namun, pembangunan trem menurut Koster tetap harus memperhatikan karakter dan identitas Bali. Aspek kenyamanan, estetika, serta kearifan lokal juga menjadi perhatian dalam pengembangan proyek tersebut.

Koster juga meminta sosialisasi dilakukan secara masif kepada masyarakat dan pelaku usaha, terutama pemilik hotel yang berada di sepanjang koridor trem.

Menurutnya, kehadiran trem perlu dipandang bukan hanya sebagai proyek transportasi, tetapi juga sebagai peluang baru untuk memperkuat daya tarik kawasan pariwisata.

Trem Berbasis Baterai

Direktur Utama PT KAI Bobby Rasyidin menjelaskan, sistem trem yang dirancang akan menggunakan jalur tunggal (single track), dengan jalur ganda pada area terminus dan titik persilangan.

Di kawasan bandara, trase trem direncanakan menggunakan jalur layang (elevated). Sementara sebagian besar jalur lainnya akan berada di permukaan tanah.

Untuk menjaga kualitas visual kawasan pesisir, trem akan menggunakan sistem berbasis baterai. Pengisian daya dilakukan di depo, stasiun terminus, serta sejumlah titik persilangan.

Dengan sistem tersebut, waktu tempuh Legian–Bandara diperkirakan sekitar 23 menit, sedangkan perjalanan Canggu–Bandara sekitar 40 menit.

Dalam pelaksanaannya, PT KAI membutuhkan dukungan pemerintah daerah, terutama terkait pembebasan lahan, penyediaan lahan depo, penguatan kawasan pesisir, akses trase menuju bandara, hingga proses perizinan.

Desain teknis proyek juga membutuhkan pendampingan dari Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan.

Kerja sama ini diharapkan menjadi pijakan awal bagi terwujudnya sistem transportasi publik massal yang terintegrasi di kawasan Bali Selatan, sekaligus menjadi bagian dari upaya pemerintah mengatasi kemacetan dan mendukung keberlanjutan pariwisata Bali.

Acara penandatanganan turut dihadiri perwakilan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, Direktur Utama Jamkrida Bali Mandara, Kelompok Ahli Gubernur, pimpinan OPD Pemprov Bali, Sekda Bali I.B. Surya Suamba, Kabag Kerja Sama Setda Badung I Made Dedy Sandrawan, serta Sekdis Perhubungan I Made Gede Wiryantara Adi Susandi.