Nyoman Parta: Pariwisata Bali Harus Berkualitas, Bukan Sekadar Ramai Wisatawan

Denpasar, dewatanews.com - Anggota DPR RI Dapil Bali, Nyoman Parta, mengingatkan agar masyarakat dan pemerintah tidak bersikap reaktif dalam menyikapi fenomena perilaku warga negara asing (WNA) di Bali. Ia menilai, persoalan ini harus dilihat dari sisi yang lebih mendasar, yakni arah dan konsep pariwisata Bali ke depan.

Menurutnya, konsep pariwisata ideal adalah adanya rotasi wisatawan yang datang dan pergi secara berkelanjutan. Wisatawan, kata dia, seharusnya datang untuk berkunjung, lalu kembali ke negara asal sesuai batas izin visa—bukan menetap dalam jangka panjang, apalagi hingga overstay.

“Pariwisata membutuhkan pergantian orang, bukan orang yang menetap. Kalau rotasi berjalan, transaksi ekonomi akan terus hidup, pajak hotel dan restoran (PHR) mengalir, UMKM berkembang, destinasi ikut bergerak, dan devisa meningkat,” ujar politisi asal Gianyar tersebut seperti dilansir melalui akun sosial medianya pada Jumat (24/7).

Namun, ia menyoroti fenomena yang mulai mengkhawatirkan, yakni berubahnya desa-desa di Bali menjadi “kampung turis” tempat WNA tinggal secara permanen. Kondisi ini, menurutnya, berpotensi menggeser masyarakat lokal dari ruang sosialnya sendiri.

Kasus di Canggu disebut sebagai salah satu contoh nyata. Sekelompok WNA yang menggunakan fasilitas publik tanpa izin dinilai hanya sebagai dampak dari persoalan yang lebih besar.

“Canggu itu hanya satu contoh. Kalau tidak ditata, besok lusa akan muncul masalah baru lagi. Kita bisa kehilangan Bali yang damai, dan masyarakat lokal makin tersisih di wilayahnya sendiri,” tegasnya.

Ia menekankan pentingnya perencanaan matang dalam menjadikan suatu desa sebagai destinasi wisata, termasuk pembatasan terhadap WNA yang tinggal secara permanen. Bahkan, ia menyinggung fenomena wisatawan dengan daya beli rendah yang justru menekan kualitas pariwisata.

Nyoman Parta juga mengajak belajar dari negara lain. Ia mencontohkan Venesia di Italia yang kini dihuni lebih banyak orang asing dibanding warga lokal, hingga memicu fenomena “tergusur secara tidak langsung”. Selain itu, Spanyol disebut berhasil mengelola pariwisata dengan fokus pada kualitas, bukan sekadar jumlah kunjungan.

“Di Barcelona dan Madrid, penggunaan ruang publik diatur ketat. Sementara di Canggu, seperti ada pembiaran—jalan dan fasilitas umum dikuasai tanpa izin, tidak ada yang menghentikan,” katanya.

Ia pun mempertanyakan peran pihak terkait dalam penegakan aturan, mulai dari pemerintah desa, Dinas Perhubungan Badung, hingga aparat kepolisian.

Sebagai penutup, ia mendesak pemerintah daerah untuk segera berbenah, aparat kepolisian bertindak lebih inisiatif, serta pihak imigrasi memperketat pengawasan izin tinggal WNA di Bali.

“Jangan sampai muncul stigma bahwa di Bali tidak ada hukum dan WNA bisa melakukan apa saja. Hentikan desa-desa berubah menjadi kampung WNA,” pungkasnya.