Koster Perkuat Sinergi dengan Ombudsman, Pelayanan Publik Bali Didorong Lebih Transparan dan Berkualitas

Denpasar, dewatanews.com – Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan komitmennya memperkuat sinergi antara Pemerintah Provinsi Bali dan Ombudsman RI guna mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Penegasan tersebut disampaikan saat menerima jajaran Ombudsman RI dan Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Bali di Kantor Gubernur Bali, Renon, Denpasar, Kamis (23/7).

Koster menilai kolaborasi antara pemerintah daerah dan lembaga pengawas menjadi kunci dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Ia menegaskan bahwa peningkatan pelayanan publik bukan hanya tanggung jawab satu lembaga, melainkan memerlukan kerja sama lintas instansi.

“Pemerintah daerah tidak bisa mengerjakan semuanya sendiri. Ombudsman membantu memastikan pelayanan publik berjalan semakin baik. Karena itu harus kita dukung bersama demi kepentingan masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Ombudsman RI, Rahmadi Indra Tektona, mengapresiasi dukungan yang selama ini diberikan Pemprov Bali. Ia berharap sinergi yang telah terjalin dapat semakin solid dalam mendorong perbaikan layanan publik di berbagai sektor.

Rahmadi juga menepis anggapan bahwa hibah dari pemerintah daerah dapat memengaruhi independensi Ombudsman. Menurutnya, integritas lembaga ditentukan oleh kejujuran dan profesionalisme, bukan oleh ada atau tidaknya dukungan hibah.

“Hibah merupakan bentuk kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah. Hal itu tidak mengurangi integritas Ombudsman dalam menjalankan fungsi pengawasan,” tegasnya.

Ia juga menyampaikan terima kasih atas dukungan hibah lahan untuk pembangunan kantor Ombudsman Perwakilan Provinsi Bali, serta menegaskan bahwa kondisi Bali saat ini relatif kondusif. Ombudsman, lanjutnya, terus membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas layanan publik.

Lebih lanjut, Koster menegaskan bahwa seluruh instansi vertikal pemerintah pusat di Bali memiliki tujuan yang sama, yakni memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Karena itu, Pemprov Bali siap memberikan dukungan, termasuk kepada instansi pusat yang baru berdiri.

“Pemda merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah. Sepanjang untuk kepentingan masyarakat, tentu harus saling mendukung,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Koster juga menyinggung kebijakan penggunaan pakaian adat Bali setiap hari Kamis di lingkungan pemerintahan. Ia menilai kebijakan tersebut tidak hanya sebagai bentuk pelestarian budaya, tetapi juga strategi untuk memperkuat identitas daerah sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat.

Penggunaan pakaian adat secara rutin dinilai mampu meningkatkan permintaan produk lokal, seperti kain tenun, jarit, hingga hasil karya para perajin dan pelaku UMKM.

Melalui sinergi yang semakin erat antara Pemprov Bali dan Ombudsman RI, diharapkan kualitas pelayanan publik di Pulau Dewata terus meningkat, sehingga masyarakat memperoleh layanan yang cepat, transparan, dan berkeadilan.