Koster Beberkan Strategi Selamatkan Pertanian Bali di Hadapan 140 Akademisi: Rem Alih Fungsi Lahan hingga Integrasi dengan Pariwisata

Badung, dewatanews.com – Gubernur Bali Wayan Koster memaparkan strategi besar untuk menyelamatkan sektor pertanian Bali sekaligus mengendalikan laju alih fungsi lahan yang kian mengkhawatirkan. Hal itu disampaikannya saat menjadi pembicara kunci di hadapan 140 akademisi dari 31 universitas wilayah timur Indonesia.

Paparan tersebut disampaikan dalam Seminar Nasional bertema “Integrasi Pertanian dengan Pariwisata untuk Mendukung SDGs 1 (Tanpa Kemiskinan) dan SDGs 17 (Kemitraan untuk Mencapai Tujuan)” yang digelar di The Patra Bali Resort, Tuban, Kabupaten Badung, Kamis (23/7). Kegiatan ini merupakan bagian dari Lokakarya Forum Perguruan Tinggi Pertanian Indonesia (FKPTPI) Wilayah Timur Tahun 2026 yang berlangsung pada 22–24 Juli 2026.

Di awal paparannya, Koster menegaskan bahwa produk pertanian Bali sebenarnya memiliki kekuatan branding yang unggul, mulai dari salak, manggis, mangga, kopi, garam, arak hingga produk perikanan. Namun, potensi tersebut belum dikelola secara menyeluruh.

“Kita punya banyak produk unggulan dengan branding kuat, tetapi belum ditata secara utuh. Ini yang sedang kami benahi,” ujarnya.

Ia kemudian mengungkapkan data luasan lahan pertanian di Bali yang mencapai 283.058,70 hektare lahan hortikultura, 64.704 hektare sawah, dan 149.442,49 hektare perkebunan. Namun di balik angka tersebut, Bali menghadapi ancaman serius berupa alih fungsi lahan yang mencapai sekitar 700 hektare setiap tahun.

“Ini tidak bisa dibiarkan. Jika terus terjadi, produksi pangan dan keberadaan subak akan terancam,” tegasnya.

Sebagai langkah konkret, Pemprov Bali telah menerbitkan Perda Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Produktif dan Larangan Alih Kepemilikan Lahan Secara Nomine. Regulasi ini bertujuan melindungi lahan pertanian agar tidak berubah fungsi menjadi kawasan industri pariwisata.

“Lahan sawah dan lahan produktif tidak boleh dialihfungsikan. Pembangunan hotel atau restoran silakan dilakukan di lahan kering atau tidak produktif,” jelasnya.

Selain itu, Pemprov Bali juga mendorong integrasi sektor pertanian dan pariwisata sebagai strategi jangka panjang. Pertanian tidak lagi hanya difokuskan pada produksi pangan, tetapi juga dikembangkan menjadi bagian dari daya tarik wisata.

Di sektor hulu, lahan pertanian dikembangkan menjadi agrowisata tanpa mengubah fungsi utamanya. “Wisata boleh, tapi tidak boleh ada pembangunan yang merusak lahan. Keindahannya yang dijual,” kata Koster.

Sementara di sektor hilir, Pemprov Bali memperkuat pemasaran produk lokal melalui Peraturan Gubernur Bali Nomor 99 Tahun 2018 yang mewajibkan hotel dan restoran menggunakan produk pertanian, perikanan, dan industri lokal Bali.

Tak hanya itu, Bali juga memprioritaskan pertanian organik. Dari sekitar 64 ribu hektare lahan sawah, sebanyak 60 persen telah bersertifikat organik, sejalan dengan Perda Nomor 8 Tahun 2019 tentang Sistem Pertanian Organik.

Program ini, menurut Koster, tidak hanya meningkatkan nilai ekonomi produk petani, tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan dan keanekaragaman hayati.

Menutup paparannya, Koster mengapresiasi lokakarya FKPTPI sebagai bentuk kolaborasi antara pemerintah dan akademisi dalam memperkuat sektor strategis.

Sementara itu, Ketua FKPTPI Wilayah Timur I Putu Sudiarta menyebutkan bahwa kegiatan ini diikuti oleh 140 peserta dari 31 universitas, serta diawali dengan berbagai lomba yang melibatkan mahasiswa.

Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Udayana, Prof. Ir. I Nengah Sujaya, juga menegaskan pentingnya sinergi antara pertanian dan pariwisata sebagai pilar utama pembangunan ekonomi Bali.

“Pertanian dan pariwisata adalah dua sektor yang saling melengkapi. Keduanya harus terintegrasi untuk masa depan Bali,” pungkasnya.