DPRD Bali Soroti APBD 2025: Raih 13 Kali WTP, Tapi Catatan Kritis Mengemuka

Denpasar, dewatanews.com - Rapat Paripurna ke-46 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025/2026 menjadi momentum penting bagi DPRD Provinsi Bali dalam mengevaluasi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Setelah melalui rangkaian pembahasan selama 30 hari, DPRD akhirnya menyampaikan laporan akhir beserta sejumlah catatan strategis kepada Pemerintah Provinsi Bali.

Dalam sidang yang digelar Senin, 20 Juli 2026 tersebut, DPRD memberikan apresiasi tinggi atas capaian Pemerintah Provinsi Bali yang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk ke-13 kalinya secara berturut-turut. Capaian ini dinilai mencerminkan pengelolaan keuangan daerah yang telah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Namun demikian, DPRD menegaskan bahwa opini WTP bukanlah tujuan akhir. Pengelolaan keuangan daerah harus bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat serta pelayanan publik yang lebih optimal.

Dalam hasil pemeriksaan, DPRD juga menyoroti dua temuan utama, yakni terkait pengelolaan hibah serta pelaksanaan dan pertanggungjawaban swakelola jasa manajemen konstruksi. Atas temuan tersebut, DPRD merekomendasikan peningkatan verifikasi dokumen hibah, penguatan monitoring dan evaluasi penggunaan dana, serta kepatuhan terhadap regulasi teknis yang berlaku.

Tak hanya itu, sejumlah catatan strategis turut disampaikan. DPRD mendorong Pemprov Bali untuk melakukan terobosan dalam meningkatkan pendapatan daerah, menargetkan nol rumah tidak layak huni pada 2029, serta melakukan kajian pemanfaatan ruang secara vertikal guna menekan alih fungsi lahan.

Isu ketimpangan pembangunan juga menjadi perhatian serius. DPRD menilai perlunya kebijakan afirmatif untuk mengurangi disparitas antarwilayah, mengingat masih terdapat kesenjangan signifikan pada indikator ekonomi dan pembangunan manusia di beberapa kabupaten di Bali.

Selain itu, DPRD juga mendorong optimalisasi aset pemerintah pusat yang terbengkalai, penguatan kerja sama antar daerah terkait imbal jasa lingkungan, serta peningkatan keamanan kawasan pariwisata melalui pemasangan CCTV.

Menutup sidang, DPRD mengajak seluruh masyarakat Bali untuk berpartisipasi aktif dalam menyukseskan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026), sebagai bagian dari upaya memperkuat basis data pembangunan daerah.

Dengan berbagai catatan dan rekomendasi tersebut, DPRD berharap pengelolaan APBD ke depan tidak hanya akuntabel secara administratif, tetapi juga mampu memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Bali secara merata.