Buka Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Tahun 2027, Wabup Tjok Surya Tekankan Infrastruktur Nusa Penida

Klungkung, dewatanews.com - Wakil Bupati Klungkung Tjokorda Gde Surya Putra mewakili Bupati Klungkung membuka kegiatan Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Kabupaten Klungkung Tahun 2027, bertempat di ruang rapat Praja Mandala Kantor Bupati Klungkung,  Kamis 5 Februari 2026. Kegiatan ini sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, forum ini sebagai bentuk transparansi dan saluran partisipasi publik dalam menentukan kebijakan daerah. 

"Di Tahun 2026 ini, untuk pertama kali dalam sejarah, akan dilaksanakan pembangunan infrastruktur mencapai lebih dari Rp 200 Milyar khusus di Nusa Penida. Kebijakan ini kita ambil dalam rangka mendorong percepatan pemenuhan infrastruktur pelayanan dasar di Nusa Penida dan berdampak pada keberlanjutan pariwisata, sehingga mampu memberikan kontribusi bagi peningkatan PAD. Hal ini penting ditengah kebijakan Pusat mengurangi alokasi anggaran  dan kebijakan pengangkatan PPPK yang menekan celah fiskal daerah dalam menganggarkan kegiatan pembangunan. " Ujar Wabup Tjok Surya membacakan sambutan Bupati. 

Lebih lanjut pihaknya mengatakan perkembangan pariwisata Klungkung yang masif khususnya di Nusa Penida terbukti telah memberikan sumbangsih besar bagi perekonomian Klungkung tetapi masih rentan dan perlu dijaga keberlanjutannya dengan penyediaan infrastruktur pelayanan dasar yang memadai,  khususnya jalan utama menuju destinasi serta penyediaan layanan pengelolaan sampah yang memadai dan tuntas.

Sementara itu Kepala Bappeda Klungkung Ketut Arie Gunawan melaporkan tujuan pelaksanaan Forum Konsultasi Publik Ranwal RKPD Tahun 2027 adalah untuk mengidentifikasi dan menyepakati permasalahan pembangunan Daerah, prioritas pembangunan Daerah dan program, kegiatan, pagu indikatif, indikator dan target kinerja. Peserta Forum Konsultasi Publik kurang sekitar 100 orang yang terdiri dari unsur DPRD, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekda, seluruh OPD, Kelompok Ahli Pembangunan, Tokoh masyarakat, LSM, Organisasi masyarakat, dan instansi vertikal yang terkait.