Gubernur Ancam Tutup Jembatan Timbang Gilimanuk, Hari Ini Jajaran Dishub Berkantor di Cekik

                                     

Denpasar, Dewata News.com – Gubernur Bali Made Mangku Pastika tak mau main-main soal jembatan timbang di Gilimanuk. Jika truk dengan muatan berlebih masih juga diloloskan, orang nomor satu di Bali itu, mengancam menutup keberadaan jembatan timbang dimaksud. Ancaman tersebut dikemukakan Gubernur Mangku Pastika melalui Karo Humas Setda Provinsi Bali, Dewa Gede Mahendra Putra di Denpasar, Minggu (08/05).

 

Tak hanya itu, Made Mangku Pastika juga memerintahkan jajaran Dishub Bali dari kadis, kasi sampai staf mulai Senin (9/5) hari ini berkantor di Jembatan Timbang Cekik, Jembrana.

“Dari Kadis sampai kepala seksi dan staf harus berkantor di Jembatan Timbang selama 1 bulan. Jika tidak sanggup selama 1 bulan mengatasi dan masih juga ada muatan berlebih yang lolos, maka Jembatan Timbang akan ditutup oleh Pak Gubernur. Buat apa ada Jembatan Timbang jika muatan lebih tetap diloloskan,” ungkap Dewa Mahendra.

Menurut Mantan Pejabat Bupati Bangli itu, sesuai perintah Gubernur seluruh jajaran Dishub Bali harus berkantor selama 1 bulan di Jembatan Timbang. Mulai Senin ini harus bekerja di sana dan seluruhnya berkantor untuk menyelesaikan persoalan terkait Jembatan Timbang tersebut.

“Jika ada yang lolos di Jawa itu tidak ada hubungannya dengan kita. Karena kita tidak ada yang membuat aturannya di Jawa. Jadinya Pak Gubernur tetap aturan itu. Tidak ada yang melunak. Jika kelebihan muatan harus balik. Kan sederhana saja jika ini terus diloloskan. Makanya kinerjanya kita liat selama satu bulan ini,” tandasnya.

Secara terpisah, Kepala Dinas Perhubungan Bali, I Ketut Artika mengatakan, langkah antisipatif dan koordinatif akan segara diambil. Tidak banyak hal yang disampaikan Artika, namun ketika dikonfi rmasi apakah benar Gubernur akan menutup jembatan timbang Gilimanuk bila tidak bisa diatasi ? Artika membantah.

“Kita segera adakan langkah antisipatif dan koordinatif, dan besok (senin 9/5/2016, Red) kita akan turun ke Gilimanuk. Ndak bener itu, jika dikatakan jembatan timbang gilimanuk akan ditutup, yang perlu dilakukan cuma langkah koordinatif dan antisipatif,” kilahnya.

Dari tempat terpisah Kepala UPT Jembatan Timbang Gilimanuk, I Ketut Suhartana, mengaku telah dipanggil Kadishub  pun menjadi bagian dalam pertemuan dengan Gubernur. Ia justru dengan gamblang membeberkan apa yang menjadi perhatian Gubernur Bali. “Dalam pertemuan itu, pak Gubernur meminta penanganan di jembatan timbang agar lebih serius,” kata Suhartana mengutip apa yang disampaikan Gubernur, sesaat sebelum keberangkatannya ke Gilimanuk.

Lebih lanjut ia mengatakan, metode yang akan diterapkan dalam penindakan di Jembatan timbang akan diganti. “Metode akan kita ganti, siapa yang terjaring akan kita tahan, kalau ndak mau silahkan balik, atau kalau perlu juragannya kita suruh datang,” ujar pejabat yang mulai memperlihatkan “tajinya” ini.

Ia menyatakan dengan diambilnya tindakan tegas bagi sopir yang bandel, dengan tegas ia yakinkan tidak akan berimbas pada distribusi arus barang yang masuk ke Bali. “Dengan tindakan yang konsisten kita harapkan kondisi akan normal, pasalnya demand (permintaan) itu tetap, namun sarana suplai yang akan diperbanyak,” ucapnya.

Lantas ia mencontohkan, jika permintaan berasnya satu ton dengan satu truk akan mengalami kelebihan tonase, maka sarananya yang kita tambah, yaitu dengan membaginya, jadi otomatis tidak ada yang namanya kelebihan tonase. “Demand tetap, sarana suplainya yang kita tambah,” tuturnya.

Ia mensinyalir jika selama ini dikatakan distribusi akan terhambat, dengan tegas ia mengatakan hanya akal-akalan pengemudi dan perusahaan ekspedisi saja. “Bohong itu kalau bilang suplai akan terhambat, akal-akalan mereka aja, pasalnya selama ini mereka sudah nyaman, apalagi perusahaan cuma cari enaknya saja, muat barang sebanyak banyaknya,” katanya geram.

Menurutnya secara matematis antara trucker (juragan ekspedisi) itu, semakin banyak mereka memuat barang, biaya tonasenya (angkut) akan semakin kecil, otomatis untungnya lebih besar. “Dia (trucker, Red) tahu, makin besar tonase atau bebannya, semakin besar kerusakan jalan yang diterima, belum lagi resiko kecelakaan di jalan,” tukasnya.

Kata Suhartana melanjutkan praktek praktik seperti ini yang akan pihaknya hapuskan. “Bisa saya katakan disini terjadi perang kepentingan antara privat bisnis (usaha pribadi) melawan publik, yang notabene pemerintah, dan kita mesti berpihak pada sektor publik,” ujarnya percaya diri.

Namun ketika ditanyakan, apakah perlu diadakan pertemuan dengan pengusaha angkutan, ia hanya mengatakan singkat, tidak perlu !, pasalnya mereka sudah tahu aturannya. “Pak Gubernur katakan, lawan mereka kalau mereka bandel, jangan kita melempem,” katanya lagi mengutip apa yang disampaikan Gubernur Bali.

Kendati demikian, selain menegakkan aturan ke luar, Suhartana juga melakukan pembenahan alias bersih bersih di internalnya. “Tantangan saya yang paling berat yaitu melakukan pembenahan internal, kita akan geser orang orang yang bermasalah, dan itu sedang dalam proses,” imbuhnya.(DN - PB).