Batalnya Dibangun Gedung Disdukcapil Diduga Ada Permainan

           

Buleleng, Dewata News.com – Pembatalan rencana Proyek Pembangunan Ruang Rapat dan Tempat Parkir, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Buleleng, senilai Rp1.098.247.00,-  melalui Berita Acara Pembatalan Lelang dari Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kelompok kerja II Buleleng, dengan No. 027.13/07/Konst-Disdukcapil/ULP-Pokja II/2015, tertanggal 26 Mei 2015, atas Surat Disdukcapil Buleleng prihal Surat penghentian Proses Lelang/Tender atas proyek tersebut, dengan No. 027/393/DKC/2015 tertanggal 21 Mei 2015, menimbulkan kekecewaan sejumlah kalangan Rekanan yang ada di Buleleng.

     Padahal, sudah sebanyak 28 Rekanan Kontraktor mengikuti proses lelang Proyek itu, dan baru 5 perusahaan yang sudah mengajukan harga penawaran, bahkan 5 perusahaan tersebut harganya telah dikoreksi. Kelima perusahaan itu diantaranya, CV Ulangi Karya, CV. Dewata Karya, CV. Karya Utama, CV. Putra Catur Dewata, dan CV. Sari Karya. Dengan posisi penawaran terendah pada CV. Ulangi Karya sebesar Rp869.953.000.

    CV. Ulangi Karya, sebagai penwar terendah, sangatlah merasa kecewa dengan proses pelelangan proyek Disdukcapil Buleleng, yang sudah dibatalkan tersebut. Pasalnya, mereka menduga ada permainan didalam rencana proyek tersebut, yang kemungkinan besar akan dimenangkan oleh perusahaannya. Mereka pun merasa sudah diperlakukan tidak adil.

     ”Kalau begini terus, dalam proses pelengan proyek yang dilakukan Pemkab Buleleng dalam hal ini LPSE, maka kami bisa menjadi malas untuk mengajukan penawaran untuk proyek selanjutnya. Soalnya ini sudah terkesan ada permainan dalam menentukan pemenang pelelangan proyek,” ungkap Direktur CV. Ulangi Karya, Kadek Dwi Indriyani Utami di Singaraja, Sabtu (27/06) pagi.

    Putri kedua anggota parlemen di Kabupaten Buleleng ini menilai, pembatalan proyek tersebut, dikarenakan lahannya yang masih diproses tersebut, hanyalah alasan semata. Sebab, jika temuan BPK tersebut pada tahun 2013 yang menyatakan bahwa, Gedung tersebut belum masuk Aset Disdukcapil, maka dari awal Disdukcapil sudah mengetahuinya. 

   "Kalau itu temuan 2013, berarti mereka sudah tahu itu awalnya. Kok, tidak dari dahulu itu diurus. Ini bukan sekali saja perusahaan kami dibeginikan, tapi sering seperti ini,” ujarnya.

    Sementara itu, Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Buleleng, Ida Bagus Gede Surya Bharata mengaku, pembatalan ataupun penghentian proyek yang dilakukannya tersebut, dilakukan atas dasar perintah dari Disdukcapil Buleleng, yang menyatakan belum memiliki lahan. 

     “Kami hentikan proyek itu berdasarkan perintah Disdukcapil. Kalau kami lanjutkan, jelas kami nanti melanggar aturan yang ada. Kami hanya mengikuti apa yang ada di surat Disdukcapil. Estimasinya mungkin karena lahan tidak ada, ditambah proses lelang yang waktunya panjang, takutnya itu tidak bisa selesai tepat waktu,” jelasnya.

    Diakuinya, bahwa selama proses pelelangan proyek berlangsung yang dilakukan melalui sistem Online ini, memang sudah ada 28 Perusahaan yang ikut mendaftar, dan sebanyak 5 perusahaan sudah mengajukan penawaran. Kendati begitu dirinya menampik, bahwa harga penawaran yang sudah terkoreksi tersebut, belum mencapai final.

     “Memang itu sudah ada dikoreksi harga penawarannya dan bahkan sudah diurut lagi rangking penawaran terendah sampai 5 perusahaan, tapi itu belum kami evaluasi dan hasilnya belum final. Walaupun itu sudah dilakukan evaluasi, jika yang bersangkutan meminta membatalkan proyek itu, tetap bisa dilakukan, karena hak yang memiliki proyek itu,” pungkasnya.

    Bagus Surya Bharata menambahkan, jika proyek tersebut akan kembali dilanjutkan. Menurutnya, proses pelelangannya tersebut akan dilakukan ulang dari awal. 

    "Kalau proyek akan dilanjutkan kembali, Ya kami lanjutkan. Itupun kami masih menunggu perintah dari SKPD terkait. Tentunya prosesnya itu harus diulang total, dan tidak mengacu pada rencana yang sebelumnya,” tandasnya.(DN ~*).-