Pemenuhan Hak Anak Jadi Fondasi SDM Berkualitas, Sekda Dewa Indra Dorong Partisipasi Anak dalam Pembangunan

Denpasar, dewatanews.com - Pemenuhan hak anak menjadi salah satu fondasi utama dalam membangun sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Pemerintah dan keluarga dinilai memiliki peran penting untuk memastikan anak tumbuh dan berkembang secara optimal, sekaligus memberikan ruang bagi mereka untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.

Hal tersebut ditegaskan Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra saat membuka kegiatan “Pemenuhan Hak Anak Melalui Penguatan Peran Keluarga dan Partisipasi Anak dalam Proses Pembangunan” di Aula Jempiring Bappeda Provinsi Bali, Denpasar, Kamis (20/8).

Sekda Dewa Indra mengatakan, anak memiliki posisi strategis bagi keluarga maupun keberlanjutan pembangunan bangsa. Perhatian terhadap pemenuhan hak anak, menurutnya, akan sangat menentukan kualitas generasi yang akan datang.

“Anak adalah aset yang sangat penting, baik bagi keluarga maupun bangsa. Karena itu, bagaimana perhatian kita terhadap anak, bagaimana kita memenuhi hak-haknya, akan sangat menentukan kualitas mereka di masa depan,” ujarnya.

Ia mengakui masih terdapat kondisi ketika kepentingan anak terabaikan akibat kepentingan orang dewasa. Namun, hal tersebut dinilainya sebagai anomali. Secara umum, keluarga memiliki perhatian besar terhadap anak dan berupaya memberikan yang terbaik bagi tumbuh kembang mereka.

Meski demikian, perhatian keluarga saja belum cukup. Pemerintah juga memiliki tanggung jawab melalui kebijakan dan program yang menjamin terpenuhinya hak dasar anak, terutama dalam bidang kesehatan, pendidikan, perlindungan, serta lingkungan yang mendukung tumbuh kembang mereka.

Sekda Dewa Indra juga menekankan bahwa anak tidak boleh hanya ditempatkan sebagai objek pembangunan. Anak perlu diberikan ruang untuk menyampaikan aspirasi dan berpartisipasi dalam proses pembangunan, khususnya dalam kebijakan yang menyangkut kepentingan dan masa depan mereka.

“Kita berterima kasih kepada pemerintah pusat yang telah membuat penilaian Kabupaten/Kota Layak Anak. Ini merupakan sesuatu yang sangat mendasar bagi bangsa kita. Penilaian tersebut harus menjadi pondasi untuk mendorong kemajuan pembangunan dan kualitas SDM,” katanya.

Menurutnya, pengalaman berbagai daerah menunjukkan bahwa kekayaan sumber daya alam dan posisi geografis yang strategis tidak otomatis menjamin kemajuan. Kualitas manusia justru menjadi salah satu faktor utama yang menentukan keberhasilan pembangunan.

Sebaliknya, terdapat daerah dengan sumber daya alam yang relatif terbatas tetapi mampu berkembang karena memiliki SDM berkualitas. Karena itu, pembangunan SDM harus dimulai sejak usia dini melalui pemenuhan hak-hak dasar anak.

“Ini menunjukkan bahwa pembangunan SDM harus dimulai sejak anak-anak. Ketika hak dasar anak terpenuhi, mereka memiliki kesempatan untuk tumbuh menjadi pribadi yang berkualitas dan pada akhirnya menjadi kekuatan bagi pembangunan daerah dan bangsa,” ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Dewa Indra menyampaikan bahwa seluruh kabupaten/kota di Bali telah masuk kategori Kabupaten/Kota Layak Anak. Capaian tersebut diharapkan tidak sekadar menjadi predikat administratif, tetapi benar-benar diwujudkan melalui kebijakan, program, pelayanan publik, dan lingkungan sosial yang menjamin pemenuhan hak serta perlindungan anak.

Ia pun mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat sinergi dalam menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak, sekaligus memperluas ruang partisipasi anak dalam pembangunan.

“Semoga kegiatan ini dapat memberikan insight yang baik, sehingga pelaksanaan kebijakan di Pemerintah Provinsi Bali ke depan semakin baik dan semakin mampu memenuhi hak-hak anak,” pungkasnya.

Kegiatan tersebut menghadirkan Dewa Ayu Eka Putri serta Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Wilayah III Rr. Endah Sri Rejeki, S.E., MIDEA, Ph.D. sebagai narasumber.

Melalui kegiatan ini, diharapkan terbangun pemahaman dan komitmen bersama antara keluarga, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam memperkuat pemenuhan hak anak serta mendorong partisipasi anak, sehingga pembangunan Bali semakin ramah dan berpihak pada kepentingan terbaik anak.