Gubernur Koster Gandeng BPK RI Perkuat Tata Kelola Keuangan, Dorong Pembangunan Bali dengan Konsep One Island, One Management

Denpasar, dewatanews.com – Gubernur Bali Wayan Koster bersama Pimpinan I Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Nyoman Adhi Suryadnyana memperkuat sinergi pengelolaan keuangan negara yang tertib, transparan, dan akuntabel guna mendukung pembangunan Bali yang terintegrasi melalui konsep One Island, One Management (Satu Pulau, Satu Pola, dan Satu Tata Kelola).

Komitmen tersebut ditegaskan dalam acara Gala Dinner Pemeriksaan Tahun 2026 pada Satuan Kerja Daerah/Wilayah di Provinsi Bali yang berlangsung di Gedung Kertha Sabha, Jayasabha, Denpasar, Minggu (7/6) malam.

Acara tersebut turut dihadiri Kepala Kejaksaan Tinggi Bali Setiawan Budi Cahyono, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Bali I Gusti Ngurah Satria Perwira, Wakapolda Bali Brigjen Pol. I Made Astawa, Inspektur Daerah Militer (Irdam) IX/Udayana, perwakilan BNN Provinsi Bali, Inspektur Daerah Provinsi Bali Ida Bagus Gede Sudarsana, Kepala Badan Pendapatan Daerah I Dewa Tagel Wirasa, serta Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali I Ketut Maduyasa.

Dalam sambutannya, Gubernur Wayan Koster menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya pertemuan tersebut sebagai wadah memperkuat komunikasi dan sinergi antarinstansi dalam menjalankan tugas pemerintahan secara profesional dan sesuai aturan.

Koster menegaskan, pengalaman panjangnya dalam pengelolaan keuangan negara saat menjadi anggota Badan Anggaran DPR RI menjadi dasar dalam membangun tata kelola keuangan daerah yang disiplin dan akuntabel. Ia terus menekankan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar bekerja berdasarkan data, fakta, serta mematuhi seluruh regulasi dan arahan BPK.

“Arahan BPK selalu kami jadikan pedoman agar pengelolaan keuangan berjalan dengan baik. Karena itu, dari sisi akuntabilitas dan transparansi, Pemerintah Provinsi Bali telah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 12 kali berturut-turut,” ujar Koster.

Menurutnya, capaian WTP tidak boleh sekadar menjadi prestasi administratif, melainkan harus mencerminkan kualitas tata kelola yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun moral.

Pada kesempatan itu, Koster kembali menegaskan pentingnya penerapan konsep One Island, One Management dalam pembangunan Bali. Menurutnya, sebagai wilayah yang relatif kecil, Bali membutuhkan pendekatan pembangunan yang terintegrasi dan tidak terjebak pada ego sektoral maupun kepentingan wilayah masing-masing.

“Bali yang kecil, kalau dibangun dengan egoisme wilayah dan sektoral, maka Bali akan rusak. Karena itu Bali harus dijaga sebagai satu kesatuan, dan pembangunan harus berorientasi pada kebutuhan seluruh masyarakat Bali,” tegasnya.

Sementara itu, Pimpinan I BPK RI Nyoman Adhi Suryadnyana menilai Bali menghadapi tantangan pembangunan yang semakin kompleks. Oleh sebab itu, pembangunan tidak boleh berhenti pada capaian prestasi semata, melainkan harus berkelanjutan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Ia mengapresiasi konsep One Island, One Management yang digagas Gubernur Koster sebagai pendekatan strategis untuk menjawab berbagai tantangan pembangunan di Pulau Dewata.

“Konsep ini sangat baik. Namun untuk menjawab berbagai tantangan ke depan, diperlukan sinergi seluruh pihak dalam mengelola keuangan negara secara tertib administrasi guna menghasilkan kebijakan publik yang berkelanjutan dan berdampak langsung bagi masyarakat,” ujar Nyoman.

Menurutnya, kolaborasi seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci utama dalam menjaga keberlanjutan pembangunan dan masa depan Bali.

“Sinergi Bapak dan Ibu sekalian sangat penting untuk menyelesaikan berbagai tantangan Bali ke depan,” tutupnya.