Sikapi PM 32, Dishub Bali Gelar Rapat Tentukan Tarif dan Kuota

Denpasar, Dewata News. Com -  Dinas Perhubungan Provinsi Bali terus melakukan langkah-langkah untuk memastikan pelaksanaan Peraturan Me...


Denpasar, Dewata News. Com - Dinas Perhubungan Provinsi Bali terus melakukan langkah-langkah untuk memastikan pelaksanaan Peraturan Menteri Perhubungan No 32 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayekdapat dilaksanakan dengan baik di  Bali. Seperti diketahui PM 32 ini mengatur tentang angkutan berbasis online yang sempat menjadi masalah di Bali.

Langkah yang dilakukan diantaranya dengan menggelar rapat dengan pihak-pihak terkait. Dalam rapat yang digelar Jumat (31/3) di Ruang Rapat Dinas Perhubungan Provinsi Bali, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali A.A. Sudarsana mengatakan berdasarkan pasal 72 dalam Permenhub 32 Tahun 2016, ada waktu 90 hari sebelum peraturan ini benar-benar dilaksanakan. 

“PM mulai berlaku setelah 90 hari setelah diundangkan, artinya ada waktu 3 bulan untuk semua komponen menyiapkan segala hal untuk pelaksanaan peraturan menteri ini,” katanya. Waktu inilah yang akan dimanfaatkan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Bali untuk melakukan persiapan secara maksimal sehingga ketika PM 32 dilaksanakan di lapangan tak lagi ada kendala.

Khusus dalam rapat kali ini, Dishub Bali memfokuskan pembahasan soal tarif batas atas dan bawah serta sisa kuota angkutan. Dari hasil pembahasan ada dua opsi terkait kuota, yakni membagi rata sisa kuota 50:50 antara angkutan konvensional dan angkutan sewa sebagai opsi pertama. Sedangkan opsi kedua sisa kuota dibebaskan sampai tercapainya jumlah kuota yang tersedia. Menurut Kadishub Bali, untuk tahun 2017 ini ada 20.085 kuota angkutan. Dengan kondisi saat ini, ada sekitar 7500 sisa kuota ijin angkutan yang bisa diberikan.

Sementara terkait tarif, untuk sementara Dishub akan mengadopsi tarif yang sudah berlaku pada angkutan taksi. Adapun untuk Bali, tarifnya adalah Rp 7.000 buka pintu dan selanjutnya Rp 6.500 per km. Sedangkan tarif tunggu adalah 45 ribu rupiah.

Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia I Made Rai Ridarta mengatakan penumpang pasti mengharapkan harga yang murah sementara pengusaha sebaliknya. Oleh sebab itu pihaknya berharap yang terbentuk adalah harga yang wajar.

Rapat kali ini menghadirkan ahli transportasi Alit Sutanaya, Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia I Made Rai Ridarta, perwakilan Organda Bali, perwakilan Kepolisian, perwakilan angkutan sewa dan pemangku kepentingan lainnya.

Berita Terkait

Breaking News 4162888314407002124

Post a Comment

Redaksi DEWATA NEWS menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan di DEWATA NEWS . Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Pembaca berhak melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. Redaksi DEWATA NEWS akan menilai laporan dan berhak memberi peringatan dan menutup akses terhadap pemberi komentar.

Terimakasih
www.dewatanews.com

emo-but-icon

Siapa Calon Gubernur Bali 2018 Pilihan Anda ?

Event Partner

Event Partner

Event Partner

Event Partner

Event Partner

YURA Shop

Populer

item