Komisi X DPR RI Serap Masukan Bali Bagi Penyusunan UU sistem Perbukuan Dan UU Kebudayaan

Denpasar, Dewata News. Com - DPR Komisi X yang membidangi pendidikan, pemuda, olahraga, pariwisata, kesenian, dan kebudayaan, melakukan kunjungan kerjanya di Bali dalam rangka menyerap masukan bagi penyusunan UU Sistem Perbukuan dengan tujuan bisa melahirkan buku yang bermutu, murah dan merata serta UU Kebudayaan yang saat ini sedang tahap sinkronisasi.  

Demikian terungkap saat rombongan tersebut diterima secara resmi oleh Sekda Provinis Bali , Cokorda Ngurah Pemayun mewakili Gubernur Bali Made Mangku Pastika di di ruang rapat Wiswasabha Pratama, Kantor Gubernur Bali, Minggu (18/12). 

Cokorda Ngurah Pemayun yang kala itu turut didampingi sejumlah pimpinan SKPD dilingkungan Pemprov Bali terkait memaparkan secara umum arah pembangunan yang dilaksanakan Pemprov Bali dalam mewujudkan Bali yang Mandara yakni Maju, Aman, Damai dan Sejahtera, yang dijabarkan dalam beberapa program prioritas yang fokus pada pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat Bali. 

Program-program tersebut lebih jauh dijelaskan lebih rinci, seperti pada bidang pendidikan diarahkan dalam upaya peningkatan mutu pendidikan. Indikator yang paling strategis dalam pengukuran aspek mutu pendidikan menurut Pemprov Bali  yaitu Ujian Nasional (UN). Dan dalam hal ini Provinsi Bali selama ini senantiasa berhasil menduduki peringkat teratas, untuk persentase tingkat kelulusan UN, rata-rata pada jenjang SMA/SMK dan SMP mencapai  99,99% serta jenjang SD mencapai kelulusan 100%.

Sementara pada sektor Pariwisata yang merupakan sektor andalan dan menjadi lokomotif pembangunan ekonomi Bali, diarahkan pada pariwisata yang berbasis kebudayaan yang berkualitas dan berkelanjutan serta memiliki daya saing yang berlandaskan Tri Hita karana. Mengingat sektor pariwisata sangat terkait dengan sektor-sektor lainnya, maka sudah menjadi suatu kewajiban pemerintah maupun masyarakat untuk tetap menjaga, memelihara, menggali dan mengembangkan potensi kepariwisataan Bali agar tetap berkembang sesuai filosofi pariwisata budaya.

Dalam sesi dialog sejumlah Pimpinan SKPD yang kala itu turut hadir pun menyampaikan kendala-kendala yang yang dihadapi Pemprov Bali, seperti disampaikan Kepala Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga Provinsi Bali, TIA Kusuma Wardani terkait undang-undang yang mengatur sharing anggaran UN bagi jenjang Sekolah Dasar, yang tidak lagi diperbolehkan dari Pemprov ke Pemkab/Pemkot. 

Hal tersebut menurutnya menjadi masalah ketika melihat kondisi perekonomian antara satu kabupaten dengan kabupaten lainnya yang begitu timpang, dan jika sharing tidak lagi diberlakukan tentu akan memberatkan bagi kabupaten yang memiliki tingkat kantong kemiskinan tinggi. 

Permasalahan ini diharapkan bisa menjadi gambaran dalam memberlakukan undang-undang baru oleh pusat. Ditambahkan Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Bali, Luh Putu Haryani, yang mengharapkan pemerintah pusat merencanakan anggaran untuk pembangunan perpustakaan beserta koleksi, sarana dan prasarana serta pengelola yang lokasikan di desa-desa agar bisa meningkatkan minat baca masyarakat sehingga akan  bisa meningkatkan wawasan masyarakat. 

Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali, AA. Gede Yuniartha Putra menyoroti problem infrastruktur penunjang pariwisata Bali seperti jalan dan Bandara. Menurutnya bisnis hotel di Bali terus berkembang, namun belum sebanding dengan kunjungan wisatawan, dari total tingkat hunian hotel yang ada, saat ini baru bisa terisi sekitar 50%. pengajuan moratorium pun sudah pernah diusahakan Pemprov, namun belum ada tanggapan dari pemerintah pusat. 

Untuk itu, usaha satu-satunya yakni semakin meningkatkan tingkat kunjungan wisatawan. Namun disatu sisi, infrastruktur pendukungnya juga belum memadai. Bandara Ngurah Rai di Bali, saat ini sudah dalam kondisi lampu merah dengan tingkat kunjungan yang ada. 

Jika tidak segera diantisipasi tentunya suatu saat akan menghadapi situasi stagnan yang tidak lagi bisa menerima kunjungan. Hal inilah yang mendorong harapannya agar pemerintah pusat bisa segera membangun bandara baru di Bali, disamping untuk bisa melayani kunjungan yang terus meningkat juga sebagai pemerataan pembangunan. Jalan pun menurut Yuniartha Putra tak kalah penting, yang diharapkan dapat semakin mempersingkat waktu tempuh antara daerah tujuan wisata satu dengan lainnya. 

Karena kondisi infrastuktur jalan saat ini turut mempengaruhi minat wisatawan yang semakin beralih kedaerah yang kondisi jalannya lebih lancar, sehingga lama tinggal wisatawan di Bali semakin berkurang walaupun tingkat kunjungan semakin meningkat. Hal senada disampaikan Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, Dewa Putu Beratha yang mengharapkan gelontoran dana bagi pembangunan infrastruktur di Bali, khususnya rehabilitasi bangunan-bangunan yang terkait pemeliharaan dan pengembangan kebudayaan seperti Museum Bali dan Taman Budaya.

Rombongan Komisi X DPR RI, yang kala itu diwakili oleh pembicara H. Soetan Adil selain bertemu dengan jajaran Pemprov juga menjadwalkan kunjungan ke sentra-sentra daerah tujuan wisata untuk bisa mempelajari kendala yang dihadapi secara lagsung seperti Taman Nusa yang menurutnya baru menampilkan rumah adat sehingga perlu ditambah dengan koleksi pakaian adat maupun keseniannya. 

Apresiasi disampaikan terhadap objek Desa Wisata Penglipuran yang diharapkan dapat ditiru daerah-daerah lain, dan lebih jauh bisa dimanfaatkan sebagai tempat pelaksanaan event pertemuan desa-desa wisata, sehingga bisa langsung ditiru. (DN - LeO)