Memberantas Pungli Untuk Memperbaiki Iklim Berusaha

Oleh : Made Tirthayasa*

Ibarat Bola Salju. Gerakan melawan pungutan liar (Pungli), semakin hari semakin membesar. Sejak ditabuh Presiden Jokowi ketika operasi tangkap tangan di Kememtrian Perhubungan, genderang perang melawan Pungli semakin nyaring di mana-mana.

Terakhir muncul permintaan dari para pelaku usaha di tanah air kepada Menteri Keuangan, agar dapat menghilangkan praktek pungli di sektor kepabeanan. Permintaan ini memperkuat kenyataan, bahwa sektor kepabeanan menjadi salah satu momok para pengusaha. Masih menjadi pos pungli yang mau tidak mau harus dilewati para pelaku usaha yang akan melakukan kegiatan ekspor dan impor. Belum lagi pungli yang dilakukan oknum di pelabuhan, seperti dalam operasi tangkap tangan terhadap Direktur Operasional PT. Pelindo III beberapa hari lalu.

Tidak dipungkiri, di negeri tercinta Indonesia ini, Pungli dapat dikatakan sudah mendarah daging, terutama di sektor layanan publik. Pungli terjadi dari sebatang rokok hingga yang nilainya milyaran rupiah. Pungli terjadi dari hulu hingga hilir.  Artinya hampir semua sektor layanan publik diwarnai pungli, sehingga pungli sudah menjadi hal biasa.

Pungli menjadikan perekonomian Indonesia identik berbiaya tinggi. Sebagai contoh, biaya logistik pelabuhan di negeri ini tertinggi di Asia Tenggara, yakni mencapai 27 persen. Sementara di negara ASEAN lain berada di bawah 15 persen.  Tingginya biaya logistik  ini diyakini, karena masih adanya pungli.

Bila dikaitkan dengan iklim investasi, kondisi ini sangat tidak menguntungkan. Meski beberapa waktu lalu, Pemerintah pernah menyampaikan peringkat Indonesia dalam kemudahan berbisbis dan berinvestasi mengalami peningkatan. Tentu, ketika praktek Pungli ini dapat ditekan atau bahkan dihilangkan dari bumi Indonesia, iklim investasi akan semakin tumbuh berkembang. Akan semakin mempekuat ekonomi bangsa dan semakin membuka lowongan pekerjaan. Inilah yang harus disadari oleh seluruh komponen bangsa.

Pesan Presiden pun sangat jelas. Hentikan semua pungli, terutama yang terkait dengan pelayanan publik.  Operasi pemberantasan pungli semakin digencarkan. Gaung dan semangatnyapun juga terasa hingga ke daerah daerah. Operasi tangkap tangan dan sanksi yang sudah dijatuhkan pada oknum yang terlibat pungli, menjadi bukti semangat tersebut. Namun, pungli tidak cukup diberantas melalui operasi tangkap tangan. Perbaikan system administrasi negara, terutama yang terkait perizinan dan layanan masyarakat, harus terus dilakukan. Perlu dicari formula yang mempersempit celah terjadinya Pungli.  Tidak kalah penting adalah memperbaiki mentalitas aparat dan warga. Kecenderungan masyarakat untuk selalu mendapat kemudahan akan memunculkan celah pungli bagi aparat.

* Pemred Dewata News.